Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengumpulkan personel Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfos) provinsi dan kabupaten/kota se-Bali untuk diberi pelatihan antikorupsi.
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK RI Henny Kusumaningrum dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Minggu, mengatakan pelatihan ini utamanya membahas soal survei penilaian integritas (SPI).
“Penekanannya pada SPI yang merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata dia.
Henny mengatakan Pemprov Bali sendiri meraih nilai SPI tertinggi secara nasional sehingga pemilihan Bali karena dinilai sebagai tempat yang tepat untuk wadah sosialisasi potensi korupsi, titik rawan korupsi, hingga titik rawan gratifikasi.
KPK menilai sosialisasi yang lebih masif penting untuk semakin mempublikasikan upaya lembaga pemerintahan dalam pencegahan korupsi, sehingga turut mendatangkan konten kreator Felix Timotius Adiasius dan Miranti Eva Augustin untuk menawarkan inovasi.
"Ini perlu bantuan kita semua untuk meningkatkan persepsi sekaligus menerima umpan balik dari masyarakat," ujarnya.
Kepala Diskominfos Provinsi Bali Gede Pramana menyambut baik kegiatan dari KPK, sebab ia dan jajarannya sepakat upaya edukasi dan kampanye publik harus terus digalakkan agar masyarakat semakin sadar dan tidak melakukan tindakan koruptif.
Pemprov Bali sendiri juga berupaya meminimalisir potensi korupsi dan gratifikasi melalui transformasi digital, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga pembuatan kantor virtual untuk persuratan dinas.
"Hal ini merupakan upaya Bali untuk memberikan layanan yang transparan, terbuka, dan akuntabel untuk meminimalisir potensi korupsi, termasuk di kabupaten dan kota di Bali," kata Gede Pramana.
