Pemerintah Kabupaten Badung, Bali menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa.
Peningkatan kapasitas itu dilakukan khususnya terkait Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Konstruksi, Preferensi Harga, serta E-Katalog Konstruksi yang diikuti para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas PPK Pekerjaan Konstruksi dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
“Pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan yang melalui katalog elektronik apabila sudah ada barang atau jasa di pasar katalog elektronik. Apabila belum tersedia barulah dipilih metode pengadaan lain melalui penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat dan tender,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Badung Ida Bagus Gede Arjana di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya mendorong ke depannya apa yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi target-target persentase belanja barang dan jasa itu dapat terpenuhi apabila dipahami perhitungan tingkat kandungan produksi dalam negeri terhadap produk jasa konstruksi.
“Itu yang akan kami butuhkan atau disiapkan oleh penyedia, karena sebagian besar untuk paket-paket pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2023 ini yang besar itu adalah paket pekerjaan konstruksi,” katanya.
Baca juga: Pemkab Badung serahkan dana hibah dan BKK Rp979 M untuk pembangunan
Baca juga: Pemkab Badung serahkan dana hibah dan BKK Rp979 M untuk pembangunan
Ida Bagus Gede Arjana menjelaskan selain itu juga sangat dibutuhkan kompetensi dari para PPK untuk memahami dan menguasai teknik perhitungan belanja barang dan jasa kaitannya dengan belanja jasa konstruksi.
“Ini guna memastikan barang dan jasa untuk konstruksi itu sudah ada di e-katalog. Sehingga memudahkan ke depannya belanja melalui e-katalog,” kata dia.
Direktur Pengembangan Pasar Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ( LKPP) Yulianto Prihhandoyo menambahkan pihaknya mengapresiasi Pemkab Badung yang telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM di bidang pengadaan barang dan jasa itu.
“Pada hari ini kami bisa menyampaikan informasi terbaru terkait dengan kebijakan LKPP pusat dan sekaligus kami juga banyak mendengar kesulitan-kesulitan yang didapat teman-teman PBJ di Pemkab Badung. Informasi ini tentu penting bagi kami untuk kami formulasikan ke depan bisa kami cari solusinya," kata dia.
Baca juga: Disdikpora Badung sosialisasikan sistem penerimaan peserta didik baru
Baca juga: Disdikpora Badung sosialisasikan sistem penerimaan peserta didik baru
