Sekda Bali minta tingkatkan literasi petani soal akses modal

Denpasar (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyebut pentingnya literasi para petani soal akses permodalan yang saat ini melimpah, penguatan literasi ini harus dilakukan oleh jajaran di kabupaten/kota.

Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Minggu, ia menyebut ada banyak layanan kredit permodalan yang belum dimanfaatkan optimal oleh petani, ini disebabkan oleh literasi petani soal program yang ditujukan bagi mereka.

"Petani belum cukup literasi, ini adalah tugas kita untuk membantu mereka agar dapat memanfaatkan akses keuangan dari lembaga keuangan," kata Dewa Indra.

Arahan untuk memperkuat pengetahuan petani soal akses permodalan ini disampaikan ke jajaran di kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali.

Ia minta, OPD yang mengurusi bidang pertanian dan koperasi agar aktif memberikan sosialisasi dan memfasilitasi para petani di wilayah masing-masing.

Menurutnya ini bagian dari komitmen pemerintah dalam penguatan sektor pertanian yang selama ini menyumbang 14 persen PDRB Bali.

Baca juga: OJK Bali Nusra luncurkan kredit pembiayaan ke para petani

Dari data BPD Bali, kredit yang tersalurkan untuk sektor pertanian baru mencapai 10 persen, beberapa program yang ada seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian (KPSP), dan kredit usaha alat mesin pertanian (Alsintan).

Pemprov Bali menilai artinya masih banyak petani yang belum memperoleh akses permodalan dari beragamnya program kredit yang diluncurkan lembaga perbankan.

"Bisa jadi masih ada petani yang memanfaatkan rentenir untuk memperoleh akses permodalan, ini harus jadi perhatian kita semua apalagi seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dalam visi misi mereka. Saya harap itu bukan hanya retorika," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma bahwa selain terhadap petani, bank daerah tersebut juga turut menyalurkan KUR ke UMKM, dan hingga Februari 2024, mereka berhasil menyalurkan 49 persen KUR bagi pelaku UMKM.

“Ini telah melampaui target minimal 30 persen, sehingga kami memperoleh insentif GWM (Giro Wajib Minimum) dari BI,” kata dia.

Baca juga: BNI dorong penguatan akses perbankan petani