Mangku Pastika dorong BPD Bali cepat "go public"

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali segera "go public" atau menggelar penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sehingga bisa mempercepat perkembangan perekonomian Bali.

"Perusahaan 'go public' itu penting sekali. BPD Bali itu sangat sehat dan dengan 'go public' itu masyarakat Bali lebih banyak lagi bisa berpartisipasi dalam industri jasa keuangan ini," kata Pastika saat mengadakan kegiatan reses di Denpasar, Kamis.

Kegiatan reses bertajuk Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan itu menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bali I Gusti Agus Andiyasa, perwakilan PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Bali Nusra dan perwakilan Tri Megah Sekuritas Indonesia Cabang Bali.

Menurut Gubernur Bali periode 2008-2018 itu, dengan BPD Bali melantai di bursa, maka semua masyarakat Bali bisa berpartisipasi dengan membeli sahamnya. "Jadi dapat merasa betul-betul ikut memiliki BPD Bali sebagai bank daerah," ucapnya.

Apalagi, kata Pastika, sebelumnya sudah ada tiga bank daerah di Tanah Air yang sudah IPO yakni PT BPD Jawa Barat dan Banten, PT BPD Jawa Timur dan PT BPD Banten.

Baca juga: Pemprov Bali evaluasi penempatan alat statis pemindai pungutan wisman di bandara

"Berinvestasi di BPD Bali sangat aman, bank-nya sangat sehat dan bisa mempercepat perkembangan perekonomian Bali dibandingkan masyarakat berinvestasi pada investasi yang tidak jelas," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan berinvestasi di bank daerah sendiri, maka uang yang diinvestasikan juga untuk perkembangan perekonomian rakyat Bali. Dengan modal BPD Bali lebih banyak, maka dapat menyalurkan kredit lebih banyak lagi.

Pastika dalam kesempatan itu juga menyinggung peredaran uang di Bali cukup tinggi sehingga banyak potensi yang bisa diperdagangkan. Selain juga Bali merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali tercatat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di provinsi setempat pada 2023 sebesar Rp166,67 triliun. DPK tersebut masih lebih tinggi dibandingkan total penyaluran kredit yang mencapai Rp105,15 triliun.

"Oleh karena itu, industri jasa keuangan di Bali mau tidak mau harus dihidupkan. Istilahnya mendingan beternak duit saja, lebih gampang, rapi dan wangi-wangi dibandingkan beternak sapi," seloroh Pastika.

Baca juga: BPD Bali catat metode bayar pungutan wisman mayoritas gunakan kartu kredit

Sementara itu Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bali I Gusti Agus Andiyasa mengatakan tujuan perusahaan untuk bisa IPO diantaranya untuk meraih dana lebih banyak, kemudian pengelolaan akan lebih profesional karena lebih banyak yang mengawasi, selain itu juga menjadi lebih dikenal.

"Ketika perusahaan daerah IPO maka seluruh Indonesia akan tahu karena itu di-publish. Beberapa perusahaan di Bali sebenarnya berminat untuk IPO tetapi ada yang terganjal dengan standar-standar tertentu yang harus dipenuhi," ujarnya.

Ada 91 perusahaan efek atau anggota bursa yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dan khusus untuk di Bali ada 20 perusahaan efek.

Andiyasa mengatakan perusahaan dari Bali yang sudah "go public" tercatat ada delapan perusahaan, ada yang bergerak di bidang perhotelan, telekomunikasi, dan minuman beralkohol.

Sedangkan terkait dengan investor saham, jumlah investor saham di Bali hingga Januari 2024 itu tercatat sebanyak 118.812 investor atau bertumbuh sebesar 2.064 investor baru atau 1,8 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu I Wayan Darmayasa selaku perwakilan PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Bali Nusra menyampaikan mengenai jenis layanan Pegadaian yaitu Pembiayaan Gadai (gadai emas, gadai non-emas, dan gadai kendaraan).

Kemudian Pembiayaan Non-Gadai (pinjaman usaha, cicil kendaraan, gadai sertifikat) dan Aneka Jasa (tabungan emas, multi payment online, remittance).

Pegadaian juga melakukan penyaluran KUR untuk pengembangan UMKM di Bali. Pada 2023, dari total plafon penyaluran KUR sebesar Rp95,70 miliar, terealisasi sebesar Rp76,63 miliar (80,1 persen).