Denpasar (ANTARA) - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Made Mangku Pastika mengajak generasi muda di Provinsi Bali agar tidak apatis dan jangan sampai salah memilih pemimpin dalam Pemilu 2024.
"Yang akan kita pilih ini yang akan menentukan nasib kita berikutnya. Uang pajak yang kita bayar, mau dibikin apa, mereka itulah yang menentukan," kata Pastika saat berbicara di Universitas Bali Internasional (Unbi), di Denpasar, Sabtu.
Pastika menyampaikan hal tersebut dalam acara Sosialisasi Empat Konsensus Berbangsa yang bertajuk Pemilu 2024: Upaya Memperkokoh Empat Konsensus Kebangsaan.
Sosialisasi yang dihadiri puluhan mahasiswa dan para akademisi kampus setempat menghadirkan pembicara akademisi Universitas Pendidikan Nasional Dr Drs I Nyoman Subanda MSi dan akademisi Universitas Udayana Dr Gede Marhaendra Wija Atmaja SH, MHum. Rektor Unbi Prof Dr dr I Made Bakta, SpD (KHOM) juga menyampaikan sambutan untuk mengawali acara.
Menurut Pastika, ketika kita acuh tak acuh dan sampai golput saat Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 untuk memilih wakil rakyat, berarti kita tidak berhak untuk "ngomel" ketika mereka tidak memihak kepentingan rakyat. Belum lagi pada 27 November 2024 itu rakyat akan memilih gubernur, bupati/wali kota.
Baca juga: Anggota MPR dorong mahasiswa Bali berani bersuara pada Pemilu 2024
"Kalau yang jadi atau terpilih itu penyamun, bayangkan apa yang akan terjadi? Sudah saatnya mulai sekarang kita dapat melihat-lihat dan mendengar siapa yang akan kita pilih nanti sehingga pilihan kita benar," ujarnya yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah itu.
Yang terpenting, lanjut Pastika, bagaimana dengan pemilu dapat memperkokoh Empat Konsensus Berbangsa. "Seringkali kita hapal Pancasila, tetapi tidak tahu maksudnya," kata Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.
Oleh karena itu, ketika nilai-nilai Empat Konsensus Berbangsa mulai kabur, maka harus mulai diingatkan dan menjadi kewajiban untuk mewariskan dengan benar.
Ia menambahkan, Indonesia sempat beberapa kali terancam perpecahan akibat pemberontakan, namun hal itu tidak sampai terjadi. Karena itu Empat Konsensus Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat.
Sementara itu, narasumber yang juga akademisi Universitas Pendidikan Nasional Dr Drs I Nyoman Subanda MSi menyampaikan sebagai pemilih kita harus memiliki sejumlah daya kritis.
"Kita harus mengerti dan paham konsep bernegara, paham tujuan pemilu, dan paham kualitas track record (rekam jejak) dan integritas calon. Selain itu paham tahapan mekanisme dan akses informasi tentang pemilu. Masyarakat harus dapat sebagai informan, kontrol sosial dan evaluator," ujarnya.
Baca juga: Pastika minta para cendekiawan Bali beri contoh baik di Pemilu 2024
Selanjutnya terkait peranan perguruan tinggi dan generasi muda dalam Pemilu 2024, bisa terlibat dengan memberikan ruang diskusi maupun penyampaian visi misi untuk menyeleksi dari awal calon pemimpin
"Dengan demikian, kita dari awal bisa memilih orang yang benar untuk mewakili kita. Jangan jual harga diri dan idealisme karena itu masa depan kita," ujarnya.
Menurut Subanda, kalau kita memilih pemimpin yang ugal-ugalan maka kebijakannya juga nanti ugal-ugalan. Pemilu idealnya akan menghasilkan pemimpin yang akan merealisasikan programnya saat di kampanye ketika telah terpilih.
Pemimpin, kata dia, harus mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat dan mau mendengar aspirasi masyarakat.
Subanda bahkan menyampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan bahkan ada caleg yang sudah menyiapkan dana untuk serangan fajar dan ada juga yang menggunakan sistem agen untuk menjaring dukungan pemilih. Oknum-oknum caleg seperti ini merasa tidak perlu sosialisasi lagi. "Yang jelas, dalam setiap pemilu itu potensi kecurangan," ucapnya.
Dosen Fakultas Hukum Unud Dr Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH, MHum dalam kesempatan itu banyak mengulas mengenai sejarah lahirnya Empat Konsensus Berbangsa.
Rektor Universitas Bali Internasional Prof Dr dr I Made Bakta, SpD (KHOM) berpandangan generasi muda menjadi tulang punggung untuk menjaga negara dan Empat Konsensus Berbangsa agar jangan sampai runtuh. Menghadapi Pemilu 2024, soal politik identitas juga patut diwaspadai.
