BI Bali: Petakan produksi pertanian untuk kendalikan inflasi

Denpasar (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengajak Dinas Pertanian di kabupaten/kota di Pulau Dewata agar aktif memetakan hasil produksi pertanian, sebagai salah satu upaya untuk pengendalian inflasi.

"Dengan pemetaan hasil pertanian ke daerah-daerah sehingga kemudian diharapkan bisa saling komunikasi dan mengadakan kerja sama antardaerah," kata Trisno Nugroho saat menerima kunjungan Kepala LKBN Antara Biro Bali Widodo Suyamto Jusuf di Denpasar, Senin.

Dengan adanya kerja sama antardaerah, ujar Trisno, komoditas pertanian di suatu daerah yang jumlahnya tidak berimbang dengan kebutuhan masyarakat, kemudian bisa dipenuhi dari luar daerah setempat.

Apalagi, ucap dia, selama ini inflasi kerap disumbang oleh komponen volatile food seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih dan telor.

"Jangan sampai Dinas Pertanian terus menyatakan surplus untuk komoditas pertanian tertentu, namun tidak didukung data dan fakta yang jelas di lapangan. Akibat minimnya jumlah stok hasil pertanian, tentu akan berimbas pada tingginya harga yang harus dibayarkan konsumen sehingga terjadi inflasi," kata Trisno.

Pihaknya berharap ada sistem informasi hasil pertanian terpadu semacam pasar induk digital, terutamanya untuk di enam kabupaten/kota di Bali (Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, Buleleng, Tabanan, dan Jembrana) yang PDRB-nya didominasi sektor pertanian.

Baca juga: BI Bali ajak semua pihak sinergi wujudkan keberpihakan pada petani

Trisno menambahkan, dengan diketahui dan dipahami pusat-pusat hasil pertanian oleh pemerintah daerah, kemudian bisa ditindaklanjuti kerja sama bisnisnya oleh masing-masing Perumda (perusahaan umum daerah).

"Perumda minimal dapat menguasai paling tidak 15-20 persen dari 'market share' pasar untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, cabai, telor, dan bawang," ujarnya.

Untuk cabai rawit misalnya yang paling sering menyumbang inflasi di Bali, diyakini ketersediaannya di Pulau Dewata hingga saat ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya sehingga masih harus didatangkan dari Provinsi Jawa Timur dan NTB.

Sebagaimana rilis BPS Provinsi Bali, Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Bali pada Januari 2023 cukup tinggi yakni mencapai 0,66 persen (mtm) atau 5,81 persen (yoy).

"Untuk bulan ini kami prakirakan masih akan terjadi inflasi, terutama karena kenaikan harga beras," ucap mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu.

Baca juga: Bank Indonesia: Optimisme konsumen di Bali naik

Sementara itu, Kepala LKBN Antara Biro Bali Widodo Suyamto Jusuf menyampaikan ANTARA siap berkontribusi untuk membantu pemulihan perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya pengendalian inflasi di Provinsi Bali.

"Kami juga siap untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan-kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait," ucapnya.

Widodo mengatakan ANTARA memiliki kapabilitas yang mumpuni dengan keberadaan 34 kantor biro di Indonesia dan juga luar negeri, serta lebih dari 400 pelanggan dari unsur media.

Pada akhir pertemuan, Widodo menyerahkan buku foto Pameran KILAS BALIK kepada Trisno Nugroho. Buku tersebut berisikan karya pewarta foto ANTARA yang menggambarkan suasana kehidupan masyarakat saat pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia.


Baca juga: BI Bali ingin KUPVA BB tingkatkan layanan lewat digitalisasi

Baca juga: BI prediksi ekonomi Bali triwulan I 2023 tumbuh 6,2-7,0 persen

Baca juga: BI Bali percepat penggunaan QRIS dengan strategi KIS