Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengingatkan ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata sesungguhnya sangat rentan ketika terjadi gangguan.
"Ada gangguan sedikit saja, akan terasa. Baik itu disaster (bencana). Jangankan begitu, gangguan soal isu KUHP saja sudah bikin repot ," kata Pastika saat mengadakan reses ke Kantor BPS Provinsi Bali di Denpasar, Selasa.
Reses yang mengangkat tema "Tren Pertumbuhan Ekonomi" itu dipandu tim ahli Nyoman Baskara didampingi Ketut Ngastawa dan Nyoman Wiratmaja dengan dihadiri Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya beserta jajaran.
"Oleh karena itu, ke depan perlu jadi bahan pemikiran kita supaya dampak situasi yang berkaitan dengan pariwisata bisa diminimalisasi," ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Selain itu, Pastika juga meminta untuk mewaspadai potensi bencana alam karena telah terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Menurut dia, gempa tektonik yang besar terakhir terjadi tahun 1976 di Seririt Kabupaten Buleleng, Bali.
"Kita memang berharap yang terbaik, tetapi harus siap yang terburuk," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini.
Pastika setelah mendapatkan pemaparan dari jajaran BPS Provinsi Bali mengaku telah memperoleh gambaran yang utuh terkait tren pertumbuhan ekonomi sehingga apa yang bisa dilakukan ke depan.
Baca juga: Mangku Pastika putuskan tak maju DPD lagi pada 2024
"Ini untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan ke depan begitu pula 'stakeholder (pemangku kepentingan) yang lain," kata anggota Komite 4 DPD RI ini.
Apalagi kini setelah dilakukan pendataan awal Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), maka bisa diketahui kondisi ekonomi Bali dan daerah yang betul-betul harus dikonsentrasikan supaya ketimpangan tidak semakin melebar.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya mengatakan tren ekonomi Bali ini terus membaik. Hal ini di antaranya terlihat dari naiknya kunjungan wisman ke Bali dan juga pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.
Pihaknya mencatat jumlah kunjungan wisman ke Bali dari periode Januari-Oktober 2022 sebanyak 1.491.073 orang atau berkontribusi terhadap 38,05 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia sebanyak 3.918.516 orang.
Meskipun kedatangan wisman ke Bali terus meningkat pada 2022, namun masih jauh lebih rendah (-71,46 persen) dibandingkan dengan periode yang sama (Januari-Oktober) 2019 yang saat itu jumlah kunjungan wisman secara kumulatif sebanyak 5.224.882 orang.
Baca juga: Mangku Pastika: Peringatan Bom Bali jadikan momentum saling memaafkan
Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 8,09 persen (yoy) atau 0,60 persen (q to q).
Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum tercatat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan III 2022 dengan kontribusi sebesar 3,68 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya menyumbang 2 persen, disusul transportasi dan pergudangan (1,54 persen) serta lapangan usaha konstruksi dengan 0,87 persen.
"Peningkatan kinerja ekonomi Bali tidak terlepas dari meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas kunjungan wisman dan penerbangan. Sekaligus ini menandakan bahwa Bali belum bisa terlepas dari ketergantungan akan industri pariwisata," ujarnya.
Dalam pertemuan juga terungkap soal inflasi, ekspor impor, nilai tukar petani (NTP), nilai tukar usaha petani (NTUP) dan masalah kemiskinan.
Indeks NTP Bali pada November 2022 sebesar 96,59 persen dan NTUP sebesar 96,78 persen masih belum maksimal dari nilai yang seharusnya minimal 100.
Kemudian masih terjadi ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan angka Gini Ratio maupun ketimpangan pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia yang belum merata semua kabupaten/kota.
"Kami berharap tren yang naik atau bagus ini bisa tetap dipertahankan hingga akhir tahun sehingga Provinsi Bali bisa pulih seperti sebelum pandemi COVID-19," ujar Hanif Yahya.
Selain itu ia juga meminta untuk mewaspadai siklus tahunan pada periode triwulan IV yang biasanya akan ada pergerakan naiknya inflasi.
"Perbaikan ekonomi saat ini belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Masih ada tugas pokok lainnya yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Bali bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya," ucap Hanif Yahya.
