"Dalam setiap pemilihan, kerap masih dijumpai upaya pihak tertentu untuk menghilangkan hak pilih seseorang ataupun memanipulasi hak. Oleh karena itu, persoalan DPT menjadi prioritas kami untuk pengawasan terkait pelaksanaan Pilkada Bali 2013," katanya di sela pelantikan 27 anggota Panwaslu kabupaten/kota se-Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, selain prioritas pengawasan terhadap DPT, Panwaslu juga akan fokus mengawasi potensi intimidasi pada masyarakat dan netralitas PNS, TNI, serta Polri. "Intimidasi baik yang dengan kekerasan maupun halus seperti janji dan politik uang, itu akan kami awasi," katanya.
Pada kesempatan itu, Wena mengingatkan para anggota di kabupaten/kota se-Bali bahwa mengemban tugas sebagai Panwaslu adalah tugas mulia sekaligus berat.
"Mulia karena kita menjadi wasit pada perhelatan akbar untuk rekrutmen calon pemimpin Bali, berat itu sebab kiprah para petugas akan diuji untuk mengawal proses pemilihan supaya berjalan adil, tegas, menuju Pemilu yang bermartabat," katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan anggota Panwaslu dapat segera bekerja, mengedepankan langkah yang adil, tidak diskriminatif, serta dapat menyelesaikan masalah dengan bijaksana.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
