Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Putu Astawa menekankan pentingnya pengawasan berlapis dalam pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara.
"Yang paling penting di program ini adalah kontrol, kalau kontrol tidak jalan program ini pasti gagal," katanya saat menjadi pembicara kegiatan sosialisasi pada 77 kepala desa penerima dana Gerbang Sadu Mandara (GSM) di Denpasar, Rabu.
Program GSM dimulai sejak 2012 dengan menyasar 82 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen di Pulau Dewata. Masing-masing desa akan menerima bantuan sebesar Rp1 miliar dan dana operasional Rp20 juta untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Lima desa yang menjadi percontohan telah mendapatkan dana bantuan tersebut pada April 2012.
"Kami harapkan paling lambat akhir November 2012, dana bagi 77 desa itu sudah bisa cair. Namun jika ternyata masih ada desa yang belum siap, terpaksa tidak bisa kami proses karena program ini tidak boleh main-main, harus benar-benar memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan," ucapnya.
Menurut dia, agar pelaksanaan program tidak sampai terjadi penyimpangan, pihaknya telah menjalankan sistem pengawasan berlapis mulai dari masyarakat desa bersangkutan, tingkat kabupaten hingga provinsi.
"Kami pun sudah menjajagi kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat agar mereka memberikan pembekalan kepada perwakilan desa penerima, supaya jangan sampai terjadi penyimpangan. Kami juga sudah membuat MoU dengan pihak kabupaten agar Inspektoratnya dapat turut memantau pelaksanaan di lapangan," ujarnya.
Pihaknya sangat berharap dengan adanya kontrol yang baik, dana tersebut akhirnya dapat dikelola untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di desa dan meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat.(LHS/T007)
