"Kita tidak sedang baik-baik saja, itulah sebabnya, senjatanya yang bisa itu adalah Pancasila. Makanya harus terus-terus 'dimasukin' dengan segala cara," kata Pastika dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Denpasar, Sabtu (16/4).
Pastika dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bertajuk "Mengaktualisasikan Implementasi Empat Konsensus Kebangsaan untuk Menjaga dan Menguatkan Keutuhan NKRI" itu menyebut ancaman terhadap keutuhan NKRI itu nyata.
"Seperti belum lama ini Densus 88 menangkap 18 orang teroris anggota NII di Sumatera Barat," ucapnya pada acara yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Denpasar itu.
Baca juga: BNPT: ideologi NII bertentangan dengan Pancasila
Tak hanya di Provinsi Sumatera Barat, ujar Pastika, markas anggota teroris kelompok Negara Islam Indonesia (NII) itu pun telah menyebar di sejumlah provinsi di Tanah Air.
Selain itu, kata Pastika, hampir semua kampus negeri di Indonesia juga sudah terpapar ideologi paham radikal ataupun teroris. "Jadi, ancaman itu nyata, jangan hanya pikir khayalan orang," kata mantan Kapolda dan Gubernur Bali itu.
Oleh karena itu, Pastika mengatakan menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama generasi muda agar ada ketahanan terhadap ideologi Pancasila.
Anggota Komite 2 DPD itu pun mendorong agar menggunakan cara-cara yang kekinian dan menarik untuk memantapkan Empat Konsensus Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) pada generasi muda.
Baca juga: Pendidikan Pancasila sesuai Kepmendikbudristek diajarkan mulai Juli
Di sisi lain, Pastika juga mengingatkan pentingnya implementasi nyata sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Sebab kalau keadilan sudah terwujud, maka keamanan akan terjaga dengan baik. Ketika saya jadi gubernur, keadilan sosial ini jadi prioritas seperti penanganan kemiskinan, saya bangun bedah rumah, simantri, dan sebagainya.
Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Warmadewa yang juga mantan Wakil Bupati Buleleng Dr I Gede Wardana mengatakan dengan penanaman Empat Konsensus Kebangsaan merupakan upaya untuk menangkal berbagai tantangan ideologi, politik, dan ekonomi.
"Ini harus lebih dimasifkan, dibumikan, dan dipraktikkan sehari-hari, secara serentak dan holistik, tidak bisa sepotong-sepotong," ujarnya.
Bila perlu, kata Wardana, penanaman nilai Empat Konsensus Kebangsaan tersebut sudah dimulai sejak jenjang Taman Kanak-Kanak, dengan sejumlah penyesuaian agar mudah diterima oleh anak-anak.
Baca juga: BPIP tuntaskan bahan ajar Pancasila untuk PAUD-perguruan tinggi
Kalangan mahasiswa, menurut Wardana, juga menjadi kelompok yang paling mudah disusupi nilai-nilai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
"Akan sangat mengancam jika hal ini terjadi serentak di seluruh perguruan tinggi di Indonesia," ujar Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Bali itu.
Akademisi dari Universitas Udayana Dr I Wayan Tagel Edy menambahkan perbedaan pendapat di alam demokrasi ini harus dihormati.
"Jadi demo itu sah-sah saja, asal patuhi aturan. Sikap kritis itu penting, tetapi jangan sampai diadu domba," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Empat Konsensus Kebangsaan memang menghadapi tantangan, dari dalam maupun luar negeri, sebab dipengaruhi adanya pergeseran dan dinamika masyarakat yang begitu cepat.
"Salah satu solusinya adalah dengan pendidikan yang berkesinambungan sehingga bangsa itu bisa semakin maju," kata Tagel Edy.
