Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menjajaki kerja sama pembangunan infrastruktur digital untuk membangun manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis teknologi guna meningkatkan pelayanan masyarakat.
"Kami ingin segera membangun infrastruktur digital untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa sehingga semua pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan cepat berdasarkan sistem informasi terintegrasi," ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Kamis.
Ia mengatakan Pemkab Badung bersama Cartenz Group telah melakukan rapat penjajakan kerja sama pembangunan infrastruktur digital melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Sekda, pembangunan infrastruktur digital itu merupakan salah satu keinginan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dengan harapan dapat mendorong percepatan pelayanan terpadu kepada masyarakat, sekaligus menghindari terjadinya ego sektoral karena semua sistem di perangkat daerah terintegrasi.
"Mudah-mudahan dengan adanya Cartenz Group ini bisa menerjemahkan apa yang kami butuhkan di Kabupaten Badung,” katanya.
Baca juga: Pemkab Badung miliki pelayanan publik terintegrasi
Sementara itu, CEO Cartenz Group Gito Wahyudi mengatakan sebagai perusahaan penyedia jasa IT e-Government dengan slogan Advancing Indonesia, pihaknya terus berupaya dapat membantu semua lembaga dan industri.
Upaya tersebut dilakukan dalam pemanfaatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan berbagai solusi yang dihadirkan.
Salah satunya, produk untuk perpajakan daerah yang terdiri atas jasa konsultansi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), administrasi pajak daerah, dan pengawasan pajak daring (online tax monitoring/OTM).
"Jasa konsultasi mencakup diagnostik pendapatan asli daerah (PAD) dan pemutakhiran data, antara lain pemetaan dan pendataan wilayah," ungkapnya.
Gito menambahkan pihaknya membuka peluang membuat solusi aplikasi terintegrasi guna mengatasi berbagai masalah. Hal itu sudah dimulai dari DKI Jakarta dan akan ditularkan ke pemerintah daerah lain di Indonesia.
