Fraksi Gerindra DPRD Bali usulkan tak ada pemotongan bonus PON XX

Denpasar (ANTARA) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali, I Ketut Juliarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan bonus atlet Pulau Dewata di ajang PON XX dan tidak ada lagi pemotongan.

"Kami Fraksi Gerindra memahami kondisi keuangan Pemprov Bali, tetapi bonus atlet adalah penghargaan bagi atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Bali di tingkat nasional, yakni PON di Papua, dan masalah hak-hak atlet sudah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan," kata Juliarta pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin.

Ia mengatakan usulan itu tidak lepas dari munculnya polemik terkait penerimaan bonus atlet PON asal Bali yang dinilai rendah dan dipotong pajak yang tinggi.

Begitu pula Pergub Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga Berprestasi, sudah mengatur tata cara pemberian bonus kepada atlet.

Kepada Gubernur Bali Wayan Koster pihaknya memohon kalau pun kemampuan keuangan daerah kita yang tidak mencukupi, mungkin bisa dibayar dua kali tahun anggaran atau mohon pajaknya dibantu oleh Pemprov Bali.

"Agar tidak dibebankan kepada atlet, sehingga ke depan tidak terjadi pembajakan atlet oleh daerah lainnya dan para atlet bisa berkonsentrasi latihan untuk meningkatkan prestasinya," ucap Juliarta.

Dia menambahkan, masalah bonus atlet adalah suatu penghargaan yang sudah diatur dalam UU, bahkan Pergubnya juga sudah ada.

Sementara Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah mengatakan DPD Gerindra sangat memahami kondisi keuangan daerah Bali, tetapi para atlet Bali yang berlaga di ajang PON sudah mengharumkan nama Bali di tingkat nasional, dimana Bali mampu menembus peringkat 5 besar, tentu ini suatu perjuangan yang sangat luar biasa oleh para atlet dan manager (official).

Hal ini menurut De Gadjah sangat penting. Di tengah pandemi para atlet latihan menggembleng diri untuk mengharumkan nama Bali.

"Sesuai Pergub, sebenarnya pembayaran bonus atlet bisa dilakukan dalam dua tahun anggaran dan pajaknya agar dibantu oleh Pemprov Bali, tidak dibebankan kepada atlet," ujar pejabat yang juga Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Bali.