Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali berkomitmen untuk menurunkan angka "stunting" atau gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi.
"Gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah (kerdil) dari standar usianya yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Oleh karena itu Pemkot Denpasar terus berupaya mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi," kata Asisten III Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam acara "Rembug Stunting" di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan pertemuan tersebut untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari seluruh perangkat daerah terhadap program dan kegiatan yang nantinya akan membantu percepatan penurunan angka stunting.
Acara tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara sekaligus menandatangani komitmen penurunan stunting di Kota Denpasar.
Eddy Mulya mengatakan stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah (kerdil) dari standar usianya yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan, hingga masa awal anak itu lahir.
Baca juga: Denpasar - Inggris jajaki kerja sama kembangkan ekonomi kreatif
Biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun. Anak yang tumbuh dengan stunting akan mengalami masalah perkembangan kognitif dan psikomotor, maka akan berdampak pada proporsi kualitas sumber daya manusia.
Eddy Mulya lebih lanjut mengatakan menambahkan kondisi prevalensi stunting Kota Denpasar tiga tahun berturut-turut dari 2017 sebesar 9,50 persen, tahun 2018 (9,30 persen) dan tahun 2019 sebesar 5,30 persen. Angka tersebut terbilang rendah secara nasional.
Namun demikian Kota Denpasar, kata Eddy Mulya, tetap berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting tersebut dengan target dibawah 5 persen dan telah menandatangani pernyataan komitmen sesuai dengan SK Menteri Bappenas No. Kep/42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.
"Kota Denpasar ditentukan sebagai fokus lokasi penanganan stunting tahun 2021. Oleh karena itu melalui momentum rembug stunting diharapkan para peserta agar hasil rembug tersebut dapat tersusun rencana intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting. Yang nantinya dimuat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Denpasar Luh Nyoman Rai Suryathi mengatakan dari pelaksanaan rembug stunting ini adalah komitmen penurunan stunting dan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi.
Lebih lanjut dikatakan Rai Suryathi, bahwa pelaksanaan akan diawali dengan penyampaian hasil analisis situasi dan rencana program penurunan stunting oleh Kepala Bappeda Kota Denpasar kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta masukan dari seluruh peserta sebagai bahan penyempurnaan.
Baca juga: "World Green Building Council" harapkan Denpasar bangun konsep hijau
Dalam penurunan angka stunting juga pihaknya telah menjadwalkan pelaksanakan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar yakni aksi pertama penentuan analisis situasi dilaksanakan pada bulan Maret 2021.
Aksi dua, penyusunan program kegiatan penurunan stunting oleh perangkat Daerah terkait mulai dilaksanakan pada bulan April 2021. Aksi tiga, pelaksanaan rembug stunting Kota Denpasar 2021 dilaksanakan pada 30 April 2021.
Aksi empat, penyusunan Perwali tentang Kewenangan Desa. Aksi lima, pembinaan kader pembangunan manusia. Aksi enam, Manajemen Data. Aksi Tujuh, Pengukuran dan publikasi stunting dan Aksi Delapan, review kinerja tahunan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengaku berkomitmen dalam penurunan angka stunting di Kota Denpasar.
Dalam penurunan angka stunting pihaknya akan terus bersinergi dengan OPD terkait. Hal itu dilakukan PKK Kota Denpasar memiliki fungsi penting membantu pemerintah menangani masalah stunting. Melalui melakukan pendataan, penyuluhan, dan pendampingan.
