Denpasar (ANTARA) - Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pendampingan terhadap 26 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) produk jamu untuk memperoleh izin edar.
"Kalau produksi UMKM untuk jamu ada 26, itu memang masih berproses untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM, kalau memang ingin mengajukan izin ke Badan POM silahkan karena memang banyak memberikan kemudahan, terutama bagi peredarannya yang luas," ucap Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih saat dikonfirmasi di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan peredaran jamu untuk produk rumahan apabila dengan jumlah produksi yang masih kecil dan usia jamu tidak lebih dari satu pekan maka tidak diperlukan untuk mencari izin edar. Namun, bisa beroperasi dengan syarat sanitasi atau kebersihannya harus terpenuhi.
"Kalau
home industry seperti olahan dari kunyit, atau bahan tradisional lainnya, itu tidak perlu izin karena usia jamu pendek. Yang pasti ada pembinaan saja agar konsumsinya dapat memenuhi persyaratan terkait sanitasi lingkungan," katanya.
Baca juga: BBPOM Denpasar awasi 50 pangan takjil selama Ramadhan di Bali
BBPOM mendukung adanya pengembangan UMKM berupa pangan, jamu, kosmetik dan lainnya. Jika ada yang mengajukan, maka akan dilakukan pendampingan untuk memperoleh izin dari BBPOM.
Sementara itu, Suarningsih mengatakan hingga saat ini belum ada ditemukan jamu yang mengandung bahan kimia obat di wilayah Bali. "Dari Bali belum ditemukan ada yang mencampurkan bahan kimia, tapi jamu-jamu dari luar Bali, jamu kemasan itu masih ada beberapa. Satu, dua masih ada saja ditemukan," ucapnya.
Ia menjelaskan untuk mengetahui jamu yang memiliki kandungan bahan kimia obat, terletak pada khasiat yang dirasakan. Kata dia, jamu yang mengandung bahan kimia obat tanda-tandanya tidak terlihat, tapi justru khasiatnya tidak wajar.
Salah satunya dengan cepat dapat meredakan nyeri otot, dan nyeri dalam tubuh yang patut dicurigai mengandung bahan kimia obat.