Tabanan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Tabanan mengadakan Rapat Paripurna ke 11 masa persidangan II tahun sidang 2020 secara virtual, Selasa, yang menyepakati beberapa hal tentang Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 serta Enam Ranperda Kabupaten Tabanan.
Rapat Paripurna melalui media video conference tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabanan, serta dihadiri Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Forkopimda Tabanan, Instansi Vertikal dan BUMD serta Sekda, para Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga mengatakan, rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2021 ditetapkan menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2021, untuk dijadikan pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2021.
"Juga, menyetujui enam buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah, agar kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai dasar hukum," ujarnya.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Tabanan bahas Perubahan APBD 2020
Enam buah Ranperda diantaranya, ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, ranperda tentang pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2017 tentang pinjaman daerah, ranperda tentang badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Tabanan, ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang pajak parkir.
Berikutnya, ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan ranperda tentang penyertaan modal pemkab Tabanan pada perusahaan air minum daerah, tirta amertha buana.
Dalam sambutannya, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan sangat mengapresiasi kerja sama semua pihak, sehingga pembahasan Kebijakan Umum KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 serta enam buah Ranperda, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Ini tentunya tidak terlepas dari tanggungjawab, komitmen, kesungguhan dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat," ucapnya.
Bupati Eka menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah disetujui bersama KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, untuk selanjutnya agar TAPD Kabupaten Tabanan melakukan penyusunan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
"Untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal, kami mengharapkan saran serta masukan dari para anggota dewan yang terhormat. Di dalam upaya kita bersama meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya Tabanan yang Sejahtera, Aman dan Berprestasi," tegas Bupati Tabanan.
