Baru Dua Pejabat Tolak Kenaikan BBM

Denpasar (Antara Bali) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni mengatakan, hingga kini baru dua wakil wali kota di Indonesia yang terang-terangan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Mereka adalah Wakil Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Solo. Dari 491 kabupaten dan kota di Indonesia ya baru dua itu. Itu pun wakilnya, bukan wali kotanya," kata Diah Angraeni di Denpasar, Rabu.

Pada saat peninjauan pelaksanaan pendataan KTP elektronik di Kecamatan Denpasar, ia menegaskan, jika dua wakil wali kota yang ikut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM pada Selasa kemarin, semestinya paham etika pemerintahan.

"Mereka harus tahu etika pemerintahan. Ini terkait dengan sumpah janji kepala daerah," katanya seraya memakluminya, mengingat seseorang maju menjadi bupati/wali kota dan gubernur melalui partai politik.

Hanya saja, kata dia, jika sudah terpilih menjadi kepala daerah, maka ia tidak boleh lagi merepresentasikan partai yang mengantarkannya meraih kursi kekuasaan itu. "Kalau sudah menjadi kepala daerah, maka lepas baju partainya. Karena mereka sudah menjadi pejabat negara," ucapnya.(LHS/T007)