Gianyar, Bali (ANTARA) - Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar, Bali menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Senin, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar.
Pandangan umum tersebut disampaikan, setelah sebelumnya Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada rapat paripurna I DPRD Kabupaten Gianyar, demikian siaran pers Diskominfo Gianyar.
Pada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta tersebut diawali pembacaan pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan oleh I Ketut Sudarsana
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan pendapatan dari pajak daerah yang realisasinya masih rendah, seperti pajak reklame yang realisasinya 69,82 persen, pajak parkir terealisasi hanya 24,86 persen dari target sebesar Rp1,08 miliar serta pajak bumi dan bangunan yang targetnya Rp39,59 miliar lebih hanya terealisasi Rp19,18 miliar lebih atau 48,46 persen dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang realisasinya hanya 64,92 persen.
Berdasarkan realisasi pajak yang masih minim, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan adanya pembahasan mendalam mengenai realisasi pajak tersebut. "Dari 4 jenis pajak ini, harus dibahas secara mendalam apakah target pajak tidak tercapai, karena SDM dari SKPD atau petugas yang tidak memadai atau karena regulasi yang tidak relevan lagi," ujar Sudarsana.
Baca juga: Masuki Normal Baru, Tim Disperindag Bali tinjau Pasar Umum Gianyar
DPRD memberikan apresiasi kepada Bupati Gianyar beserta jajaran atas raihannya dalam mengelola keuangan daerah tahun anggaran 2019, sehingga kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Selain itu, kebijakan Bupati terkait refocusing anggaran di tengah pandemi COVID-19 juga diapresiasi fraksi PDI Perjuangan, karena dengan refocusing semua proyek bisa berjalan dan mampu memutar perekonomian masyarakat.
DPRD juga mengapresiasi atas kebijakan Bupati memberikan bantuan sembako kepada 30 ribu KK yang tidak tersentuh oleh bantuan pusat maupun provinsi.
Fraksi PDIP juga berharap adanya rapid test secara gratis kepada pekerja pariwisata sesuai kebutuhan di lapangan dan menanggung masyarakat yang BPJS-nya diputus akibat PHK pada program jaminan masyarakat Gianyar.
Sedangkan Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Arjono menyatakan sikap menerima seluruh materi persidangan untuk dapat dibahas lebih lanjut pada sidang berikutnya.
Baca juga: Gugus Tugas Gianyar pantau pemandian air suci Tirta Empul
Namun Golkar juga mengharapkan adanya pembenahan aksesibilitas dan amenitas pariwisata di kawasan Ubud, seperti Jalan Tegalalang Ubud yang sering banjir saat musim hujan, pertokoan di Pasar Ubud yang sempat terbakar 5 tahun lalu belum ada perbaikan, sehingga terkesan kumuh, sarana parkir di Ubud dan penataan kabel PLN yang melintang dari Campuhan ke Tebesaya.
Fraksi Golkar juga mendorong agar Gedung IKM dan Pasar Silakarang yang sempat mangkrak agar dilanjutkan lagi tahun 2021 sebagai skala prioritas, karena Pasar Silakarang telah menjadi mimpi masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomian.
Fraksi Demokrat yang dibacakan I Gede Sudiarta mempertanyakan komposisi anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, jaring pengamanan sosial dan realisasi yang telah berjalan.
Demokrat juga menyoroti Lapangan Ubud yang selama ini luput dari perhatian, sehingga Fraksi Demokrat berharap adanya perbaikan di Lapangan Ubud mengingat lokasinya yang terletak di sentra pariwisata Ubud.
Sejalan dengan fraksi lainnya, Fraksi Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKP Indonesia yang dibacakan Ngakan Ketut Putra menyatakan menerima materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 untuk ditindaklanjuti pembahasannya sesuai tahapan yang telah disepakati.
Fraksi Indonesia Raya juga memberikan beberapa catatan terkait PPDB tingkat SMP, SMA/SMK, agar tidak terjadi lagi keresahan warga akibat terbatasnya daya tampung sekolah.
Fraksi Indonesia Raya juga menyampaikan apresiasi terkait keberhasilan pemkab meraih opini wajar tanpa pengecualian serta dukungan atas kemampuan pemda dalam melakukan pembangunan berskala besar, seperti penataan Lapangan Astina Gianyar dan Pasar Gianyar.
