Gianyar, Bali (ANTARA) -
DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, kompak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk menjalani pembahasan mendalam guna mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.“Kami menilai pentingnya dukungan besar bagi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” kata Anggota DPRD Gianyar I Wayan Suartana di sela rapat paripurna soal pandangan umum fraksi terkait RAPBD 2026 di Gianyar, Bali, Jumat.
Empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan setuju dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan APBD Tahun 2026.
Suartana menambahkan APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang membawa Gianyar menuju kemajuan, kemandirian, dan keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi dan semangat Pancasila.
Senada dengan Suartana, wakil rakyat lainnya yakni I Gusti Ngurah Ariasa menjelaskan pihaknya akan terlibat aktif, kritis, dan konstruktif dalam setiap tahap pembahasan Rancangan APBD 2026.
“Tujuan kami satu yaitu menghasilkan APBD yang berpihak pada rakyat, memajukan daerah, dan memastikan kesejahteraan bersama dapat dicapai,” ucapnya.
Selain itu, Anggota DPRD I Gusti Ngurah Kapidada meminta Rancangan APBD 2026 harus disusun secara realistis, akurat, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil.
“Kami ingin APBD menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi, dan meneguhkan keadilan sosial di daerah Gianyar,” ucapnya.
Sementara itu, wakil rakyat lainnya Anak Agung Oka Kalam mengharapkan RAPBD 2026 menjadi kompas pembangunan yang akan menentukan arah Gianyar mendatang.
Rapat paripurna itu dihadiri Bupati Gianyar I Made Mahayastra dan Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.
Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Gianyar 2026 pada Senin (15/9) dan menjelaskan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3,22 triliun.
Adapun pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp2,04 triliun atau 63,46 persen serta pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,17 triliun atau 36,54 persen.
Sedangkan, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,52 triliun sehingga defisit anggaran sebesar Rp304,9 miliar.
Ia mengungkapkan defisit terjadi karena rencana pendapatan untuk membiayai sektor prioritas, lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi rencana belanja.
“Namun defisit anggaran tahun 2026 tersebut akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp304,911 miliar,” ucap Bupati Mahayastra.
