PHDI Bali minta penyesuaian pemasangan APK jelang Nyepi

Denpasar (Antaranews Bali) -  Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali meminta agar ada penyesuaian pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 dalam pelaksanaan rangkaian ritual Melasti menjelang Hari Suci Nyepi pada 7 Maret mendatang.

"Kalau memang ada yang dipandang tidak sinkron di jalan lintasan Melasti, supaya dengan hormat dipastikan apakah disingkirkan sementara, agar tidak terjadi benturan," kata Ketua PHDI Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana saat menjadi narasumber dalam "Rapat Mitra Kerja Cegah Dini dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Panca Wali Krama Tahun 2019", di Denpasar, Senin.

Umat Hindu di Bali pada awal Maret mendatang, tidak saja akan merayakan Nyepi seperti tahun-tahun sebelumnya, namun untuk tahun ini menjadi istimewa karena akan dilaksanakan ritual besar Panca Wali Krama (dilaksanakan setiap 10 tahun sekali) di Pura Agung Besakih, Karangasem yang puncaknya pada 6 Maret 2019.

Sebelum ritual puncak, beberapa hari sebelumnya dilaksanakan ritual Melasti dari pratima (benda suci dan sakral) di Pura Besakih menuju Pura Watu Klotok, di Kabupaten Klungkung yang iring-iringan akan berjalan kaki. Pratima-pratima tersebut, akan tiba kembali ke Pura Besakih tiga hari kemudian karena dalam perjalanannya juga akan singgah dan diinapkan ke sejumlah pura penting di kawasan Sidemen dan Muncan, Karangasem.

"Oleh karena itu, kami mengimbau agar APK disesuaikan dengan situasi dan kondisi di jalan raya di sepanjang jalur Melasti yang pasti akan dipadati umat maupun pratima-pratima sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan upacara dan politik," ujarnya pada acara yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Bali itu.

Dengan demikian pelaksanaan Nyepi, Panca Wali Krama, dan tahap kampanye Pemilu 2019 dapat sama-sama berjalan dengan baik dan lancar.  "Kami harapkan menjadi satu kesatuan yang bisa menjaga keharmonisan satu kepentingan dengan yang lainnya untuk Bali dan Indonesia," ucap Sudiana yang juga Rektor IHDN Denpasar itu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengharapkan agar situasi hari Nyepi Tahun Saka 1941, Panca Wali Krama Pura Besakih, yang bersamaan dengan tahapan kampanye agar benar-benar berjalan kondusif.

"Harapan kami, kegiatan adat, budaya dan agama tetap jalan, kegiatan pemilu juga jalan. Tetapi tidak mengurangi makna upacara dan tidak tercederai oleh kepentingan-kepentingan politik," katanya.

Ariyani pun mengajak para pemangku kepentingan terkait untuk membantu dalam tugas-tugas pengawasan sehingga Nyepi dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk.
Pihaknya juga mendorong agar KPU Bali dapat bertemu dengan peserta Pemilu 2019 untuk mengomunikasikan pelaksanaan Nyepi, Panca Wali Krama dan tahapan kampanye Pemilu 2019 yang berjalan bersamaan.

Sedangkan untuk APK-APK yang dipasang di pohon, di tiang listrik, dan di luar zona pemasangan, menurut dia, sudah dilakukan upaya penertiban dan pembersihan bersama dengan Satpol PP dan pihak terkait lainnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Dewa Agung Lidartawan mengatakan jika harus menurunkan jumlah APK di sepanjang jalur Melasti jumlahnya akan sangat banyak.

"APK Pemilu 2019 yang dipasang sekarang itu sudah tidak ada yang melintang karena pemasangan APK sudah diatur sedemikian rupa sesuai zonasi. Sepanjang ada yang melintang, kami siap perintahkan PPS turun bersama pengawas desa untuk mengecek dan nantinya akan diturunkan," katanya pada acara yang dipandu anggota Bawaslu Bali Dewa Kade Wiarsa Rak Sandi itu.

Yang jelas, pihaknya mengagendakan untuk bertemu dengan parpol peserta pemilu untuk membahas terkait pemasangan APK di tengah menyambut ritual Melasti, Panca Wali Krama dan  Hari Suci Nyepi itu. "Kami siap-siap saja jika sudah ada keputusan PHDI dan MUDP soal ini," ucap Lidartawan.

Acara Rapat Cegah Dini tersebut juga menghadirkan narasumber Ketua Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha dengan para peserta rapat dari unsur FKUB Bali, Polda Bali, Satpol PP Provinsi Bali, KPID Bali, Ombudsman RI Perwakilan Bali serta perwakilan media massa.