PHDI Bali nyatakan sepakat dengan Megawati tari sakral tak dipentaskan di hotel

Ilustrasi: Warga menarikan Tari Rejang Sutri secara massal di Desa Batuan, Gianyar, Bali, Minggu (18/12/2022). Tarian sakral itu ditarikan sekitar 1.000 orang warga sebagai rangkaian kegiatan Sahasra Warsa Batuan yang diselenggarakan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh anugerah kebudayaan yang melimpah serta untuk melestarikan kekayaan seni budaya dan tradisi setempat. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj.

Denpasar (ANTARA) - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali menyatakan sepakat dengan arahan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya meminta agar tari sakral Bali tidak dipentaskan di hotel.

“Masyarakat Bali telah memahami hal itu dan hingga saat ini masih terjaga. Terkait tari penyambutan di hotel-hotel itu kategori bebalihan atau tontonan. Namun untuk tari wali, seperti Sidakarya, belum kami temukan,” kata Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak di Denpasar, Rabu.

Sebelumnya, Megawati meminta agar tari Bali tidak dikomersilkan agar menjaga taksu dari tarian tersebut. Kenak sepakat namun di Bali sendiri sejak lama memang sudah membedakan tarian dalam kategori sakral dan kategori pementasan.

Umumnya, tari Bali yang dipentaskan di hotel atau dikomersilkan adalah tari kreasi yang bersifat profan, sementara yang tergolong tari sakral dan harus dijaga kesuciannya. Tercatat sekitar 129 jenis tarian yang hanya dipentaskan saat upacara keagamaan.

Ketua PHDI Bali itu menyebut beberapa tarian pementasan atau tontonan seperti Tari Kecak, Janger, Joged, Drama Gong, dan berbagai tari kreasi baru seperti Manukrawa, Tari Legong, dan Tari Kupu-Kupu.

Sementara contoh-contoh tari sakral seperti Rejang Dewa, Tari Baris Memedi, dan tari-tarian berjenis Tari Sang Hyang, Tari Topeng Sidakarya, Wayang Wong, Gambuh, dan Arja.

Kenak menjelaskan perlindungan terhadap kesenian Bali juga telah dipayungi kesepakatan melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersama PHDI Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Majelis Pertimbangan & Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Provinsi Bali, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

"Kesepakatan itu telah ditandatangani tahun 2019 lalu bersama pemerintah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, tari sakral Bali tak boleh ditampilkan di sembarang tempat, juga tak boleh digunakan untuk pemecahan rekor MURI, ataupun kegiatan yang bukan upacara agama Hindu," ujarnya.

Ia mengakui dulu sempat terjadi kasus dimana tarian sakral dipentaskan di luar konteks upacara dan akhirnya mendapat kritik dan protes. Akan tetapi setelah itu tak ada lagi kasus serupa, kecuali jika tarian sakral ditampilkan di hotel saat hotel tersebut sedang mengadakan upacara agama.