Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak semua pihak dan elemen masyarakat di daerah itu untuk selalu menjaga stabilitas Pulau Dewata tetap kondusif menjelang Pemilu 2019.
"Saya bangga Bali meraih predikat terbaik kedua setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan pilkada yang aman, tertib dan terkendali sehingga saya harap tidak hanya aparat Polri dan TNI, namun segenap lapisan dari berbagai elemen untuk menjaga kondusivitas tersebut," kata Koster saat menyampaikan sambutan di Polda Bali, di Denpasar, Kamis.
Dengan berbagai elemen masyarakat menjaga kondusivitas Bali, Koster mengharapkan Bali bisa meraih predikat terbaik pelaksanaan pemilu? terbaik tahun depan.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati/Wali Kota se-Bali, Sekda Provinsi Bali I Dewa Made Indra, Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, KPU dan Bawaslu Bali serta tokoh masyarakat lainnya, Koster menegaskan bahwa keamanan adalah isu yang sangat sensitif.
"Hal ini mengingat Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata sebagai sektor penggerak perekonomian utama," ucapnya.
Selain menyambut pesta demokrasi tahun depan, Koster menambahkan bahwa sebentar lagi Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank sehingga Bali memerlukan perencanaan keamanan yang memadai dan bertaraf dunia.
Orang nomor satu di Bali itu mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 cukup menyibukkan. "Banyak peserta yang akan ikut pileg tersebut, dari pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi hingga tingkat DPR RI dan juga pemilihan DPD. Tidak hanya partai yang banyak, peserta pemilu juga sudah pasti banyak. "Jadi saya harap pelaksana pemilu siap akan berbagai kemungkinan," ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan KPU dan Bawaslu harus profesional dan netral dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu dan hal itupun akan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bali.
"Mari kita bangun dan jaga pesta demokrasi yang bermartabat ini di Bali demi mewujudkan visi dan misi Nangun Sat Kertih Loka Bali, `One Island, One Management dan One Commando," ucapnya.
Sementara itu, dari pihak penyelenggara Pemilu menyatakan kesiapannya dalam menyambut pesta demokrasi tahun depan. Menurut Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan, permasalahan klasik yang sering terulang dari tahun ke tahun adalah masalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang akurat di lapangan.
Untuk itu, pihaknya membuat terobosan dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan langsung ke KPU jika ada DPT yang berubah di sekitarnya.
"Jadi, seumpamanya ada keluarga atau tetangga sekitarnya meninggal atau sudah layak masuk DPT, saya ajak masyarakat untuk melapor ke KPU, ini demi pemutakhiran data kita," ucapnya.
Lidartawan berjanji akan menyiapkan piagam penghargaan bagi warga yang berani mengadu.
Sedangkan dari Bawaslu Bali yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu yang bersejarah karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan bersamaan.
"Kami berharap masyarakat Bali bisa memberikan contoh demokrasi yang baik kepada Indonesia bahkan dunia. Kami juga mengharapkan kesuksesan Pilkada 2018 di Bali bisa diulang, atau bahkan lebih sukses lagi," ujarnya.
Sementara dari segi pengamanan, Kapolda Petrus R Golose dan Pangdam Udayana Benny Susianto menyatakan kesiapannya menjaga keamanan Bali seperti yang mereka lakukan dalam Pilkada 2018.
Kapolda menyatakan akan menggunakan metode yang sama yang telah diterapkan dalam pilkada beberapa waktu yang lalu. Ia berharap masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pandangan politik, karena menurutnya tahun depan bukanlah tahun politik namun pesta demokrasi.
"Yang namanya pesta pastilah untuk bersenang-senang, jadi saya harap apapun hasilnya, masyarakat tetap senang menerima," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Pangdam Benny Susianto, bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga kondusivitas Bali.
Sinergi tersebut juga diharapkan datang dari seluruh pemangku kepentingan di Bali agar tercipta keamanan dan tidak mengancam pariwisata.
Selain itu, pihaknya menjamin netralitas TNI dan Polri dalam pesta demokrasi tahun depan, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.
Dari segi pendampingan hukum, Kajati Bali Amir Yanto menyatakan kesiapan kejaksaan baik tingkat kabupaten dan provinsi di Bali dalam memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan pemilu.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu Bali meminta bantuan hukum apabila dalam perjalanan terjadi sengketa. Sengketa itu bisa antarpara peserta pemilu ataupun antara peserta dengan KPU dan Bawaslu. "Kapanpun kami siap memberikan pendampingan hukum terkait pemilu," ucapnya. (WDY)
