Jakarta (Antaranews Bali) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah tidak sungkan menutup Facebook, namun pihaknya tetap menghargai perbedaan pendapat mengenai perlunya menutup Facebook di Indonesia menyusul skandal penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica.
"Memang selalu ada pendapat berbeda," kata dia usai acara YouTubers Nongkrong di Jakarta, Senin malam.
Rudiantara menegaskan ada aturan dalam menutup platform media sosial dan tidak bisa sembarang menutup, meskipun telah banyak dorongan dari berbagai pihak untuk menutup Facebook.
Namun, pemerintah tidak sungkan menutup Facebook untuk menghindari propaganda anti-Rohingya yang disebar melalui media sosial itu di Myanmar karena dinilainya sudah keterlaluan.
"Bisa (ditutup), nanti kita lihat progresnya dulu. Bukan pasti tutup, tetapi saya tidak segan kalau terpaksa harus menutup untuk menghindari kita kejadian Rohingya di Myanmar," kata Rudiantara.
Kemkominfo telah memberikan sanksi administratif kepada Facebook dan kini masih menunggu hasil audit Facebook mengenai kerja samanya dengan pihak ketiga.
"Bertahap teguran lisan, tertulis terakhir penghentian sementara. Sekarang tertulis dan minta update terus setidaknya tunggu sampai Kamis," tutur dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menuntut pemerintah tegas kepada Facebook dengan mengambil tindakan drastis, seperti membuat roadmap sehingga media sosial harus tunduk di bawah kedaulatan Indonesia.
Sementara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pemblokiran akses Facebook di Indonesia bukanlah solusi karena Facebook sudah memberi manfaat kepada masyarakat misalnya banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertumpu pada media sosial tersebut.(WDY)
