Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengusulkan Komisi Pemilihan Umum provinsi setempat agar tidak mencetak baliho kampanye pasangan calon kepala daerah, sebagai salah satu upaya untuk menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada 2018.
"Saya anjurkan KPU `nggak usah mencetak baliho, tinggal pakai baliho yang ada, banyak sekali itu," kata Pastika usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Menurut dia, baliho yang sudah ada, yang kini sudah banyak dipasang oleh tim pemenangan masing-masing calon dapat dipilih yang sesuai dengan ketentuan KPU.
"Toh KPU nanti mencetak sesuai dengan apa yang diajukan calon, `kan sudah ada. Pakai saja itu, pilih 10 misalnya satu kabupaten, tempatnya di mana, ukurannya berapa suruh taruh di situ. Tambahin nomor urut pakai spidol atau pilox, kemudian `pakein cap KPU," ujarnya.
Dengan demikian, anggaran untuk pengadaan baliho sebagai alat peraga kampanye bisa dihemat karena KPU Bali tidak perlu lagi mengeluarkan uang.
Terkait anggaran pelaksanaan Pilkada Bali yang telah diputuskan sebesar Rp155 miliar untuk KPU Bali, Pastika menegaskan tidak bisa dilakukan perubahan.
"Kan sudah diputuskan dalam APBD, itu sudah jadi perda, jadi itu harus. Barangkali bisa saya anjurkan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada, yang penting dibuat penyederhanaan dari kegiatan dan biayanya," ucapnya.
Penghematan anggaran pilkada, kata Pastika, juga bisa dari kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, demikian juga untuk pengundian nomor urut calon dapat menggunakan gedung yang sama.
Sedangkan untuk kampanye di lapangan, menurut dia, bisa pula memanfaatkan ajang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang digelar setiap hari Minggu pagi di pojok barat Lapangan Puputan Margarana, Denpasar.
"Mudah-mudahan nanti setelah penetapan calon, saya akan berbicara dengan KPU supaya bergiliran saja calonnya ngomong di sana, minggu ini calon ini, minggu depan calon itu terus saja berputar. Media juga banyak di situ," katanya.
Dia menambahkan ajang PB3AS juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi oleh jajaran KPU Bali, Bawaslu Bali,hingga kepolisian. "Semua boleh ngomong, mau pakai dua jam, tiga jam boleh saja, itu contohnya, sangat menghemat," ujarnya. (WDY)
