Kongres Ke-3 MK Hasilkan "Deklarasi Bali"

Nusa Dua (Antara Bali) - Kegiatan Kongres Ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia menghasilkan "Deklarasi Bali" yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Kabupaten Badung.

Delegasi Indonesia Patrialis Akbar di Nusa Dua, Sabtu mengatakan kesepakatan deklarasi tersebut sudah dibacakan pada Jumat (13/8) malam. Memang awalnya akan dibacakan pada Jumat petang, namun kegiatan kongres tersebut berjalan alot.

"Memang dari peserta ada poin-poin penting yang harus mendapatkan persepsi sama, sehingga kegiatan kongres tidak bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan," katanya.

Ia mengatakan yang masuk dalam kesepakatan itu adalah penetapan Bahasa Rusia sebagai bahasa kerja kedua untuk setiap pertemuan resmi "Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC)".

Namun, ditegaskan dalam deklarasi, dokumen resmi dan korespondensi tetap menggunakan Bahasa Inggris.

Kesepakatan selanjutnya, asosiasi menyepakati dibentuknya sekretariat tetap. Bentuk sekretariat tetap ini adalah sekretariat bersama, yaitu di Indonesia dan Korea Selatan.

Negara Indonesia mendapat amanat membawahi tugas perencanaan dan koordinasi, dengan lokasi sekretariat di Jakarta. Adapun Korea Selatan bertanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang), dengan lokasi sekretariat di Seoul.

Meski tidak menjadi sekretariat tetap, Turki dalam konferensi ini mendapat mandat menangani pusat pelatihan dan pendidikan.

Pada kongres kali ini menetapkan Indonesia kembali menjabat sebagai Presiden AACC, untuk jangka waktu satu tahun, sampai ada negara lain anggota AACC siap menduduki jabatan tersebut.

Deklarasi Bali kemudian dibacakan oleh ketua delegasi Myanmar, Hla Myo New, setelah sebelumnya ditandatangani seluruh ketua delegasi dari anggota AACC.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa peran instrumental MK dan institusi sejenis dalam mendukung hak-hak warga negara akan mencakup penegakan hak asasi manusia, demokrasi, dan rules of law," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Arief Hidayat.

Arief Hidayat mengatakan MK siap bekerjasama dengan seluruh anggota asosiasi untuk menindaklanjuti isi deklarasi. Dan berharap negara lain punya kesiapan yang sama. (WDY)