Denpasar (Antara Bali) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali sangat kecewa karena sampai saat ini dana bantuan hibah yang dianggarkan melalui APBD belum terealisasikan oleh pemerintah provinsi.
"Kami sebagai wakil rakyat menyaksikan langsung dan merasakan kebutuhan di tingkat masyarakat yang medesak (dana hibah), namun tidak dapat terealisasi karena alasan administratif kewenangan dan pemasalahan struktural," kata juru bicara Fraksi FDIP, Nyoman Adnyana pada Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin.
Ia mengatakan pemerintah provinsi semestinya melihat kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan dana hibah itu untuk sarana dan prasarana penunjang pembangunan.
"Kami menyadari pemerintah mencoba berhati-hati dengan aturan, namun alasan tersebut masih diperdebatkan (debatable)," ujar politikus asal Kabupaten Bangli.
Agar permasalahan itu tidak berlarut-larut di masa yang akan datang, kata dia, Fraksi PDIP menyarankan agar pemerintah menempatkan pegawai yang siaga pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditugaskan, khususnya menjadi media koordinasi, sinkronisasi dan realisasi anggaran berkaitan dengan hibah kepada masyarakat.
Ia mengatakan ada beberapa SKPD yang sigap dan tanggap, sehingga layak memberikan apresiasi seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum setempat.
"Namun ada beberapa dinas yang kami amati kurang, di antaranya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Peternakan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan," ucapnya.
Khusus Dinas Disdikpora dalam tahun 2016 untuk hibah bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK hampir Rp125 miliar lebih, sampai sekarang tidak jelas atau tidak terealisasi.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PDIP juga menanyakan kepada eksekutif terkait program bedah rumah, karena ada beberapa kendala terutama pada persyaratan program itu, sehingga ada beberapa warga yang tidak mendapatkan, padahal semestinya warga tersebut layak mendapat bantuan.
"Kami juga mengusulkan program kepada eksekutif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Bali, yakni program rehab rumah dengan syarat dan objek perbaikan atap, lantai dan dinding (aladin). Dengan program ini diharapkan warga mendapat perbaikan rumah dengan tiga aspek, sehingga permasalahan kemiskinan bisa diprcepat," katanya.
Sidang paripurna DPRD Bali tersebut dibuka ketua Nyoman Adi Wiryatama dihadiri Gubernur Made Mangku Pastika beserta SKPD dan undangan lainnya. (WDY)
