Mangupura (Antara Bali) - Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa, meminta para pejabat pembuat komitmen melakukan pengawasan secara profesional terhadap proyek pembangunan fisik di daerah itu, agar terwujud konstruksi berkualitas dan diakui masyarakat.
"Kami meminta PPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), direksi teknis, pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) unit SKPD di lingkungan agar berkomitmen dan terintegrasi dalam fungsi pengawasan segala proyek pembangunan fisik di Badung," ujarnya di Mangupura, Rabu.
Upaya itu dilakukan agar evaluasi pengawasan proyek fisik Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan dengan optimal.
"Komitmen dan integritas dari pengawas sangat penting, sehingga dapat meminimalisir sorotan terhadap pekerjaan fisik di Badung," ujar I Ketut Suiasa selaku koordinator pengawasan itu.
Ia mengatakan bahwa selain komitmen dan integritas, pengawas internal (pemerintah) maupun pengawas ekternal (konsultan pengawas) dalam melaksanakan tugas pengawasan harus sesuai dengan aturan guna mengurangi pelanggaran.
"Lakukan pengawasan dengan baik dan sesuai aturan dan harus tegas. Apabila memang kualitas proyek tidak sesuai, harus berani menolaknya," ujar Suiasa.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan pengawas internal dari pemerintah harus dapat sebagai hakim-hakim pengawas yang ditugaskan negara untuk menegakkan aturan.
Wabup Suiasa juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada konsultan pengawas yang telah "memback up" pemerintah dalam melakukan pengawasan secara profesional dan objektif.
Menurut dia, peran konsultan pengawas penting, karena harga diri, citra pemerintah juga ada di tangan mereka.
"Kami mengharapkan adanya sebuah pakta integritas terkait dengan pengawasan tersebut," ujarnya.
Inspektorat Kabupaten Badung Luh Suryaniti melaporkan kegiatan itu bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan fisik maupun konstruksi yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.
"Dari kegiatan ini diharapkan akan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan teknis khususnya di konstruksi," katanya.
Ia mengatakan hasil "review" yang dilakukan oleh Inspektorat berkoordinasi dengan Bagian Pembangunan dan ULP di bawah koordinasi Asisten II, bahwa dari 442 paket kegiatan yang dilelangkan pada 21 Juni 2016, telah ditetapkan pemenang 329 paket kegiatan dari 417 paket pengadaan yang telah masuk ULP.
Dari jumlah tersebut khusus untuk kegiatan konstruksi berjumlah 271 paket yang tersebar di tujuh SKPD. (WDY)
