Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia dan Bank Pembangunan Islam (IDB) akan menandatangani Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 pada Selasa (17/5) malam.
"Pada intinya ini adalah kesepakatan bersama antara IDB dengan Pemerintah Indonesia kaitannya dengan proyek-proyek apa dan program-program apa yang nantinya akan didukung oleh IDB di Indonesia," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers Sidang Tahunan IDB di Jakarta, Senin.
Khusus untuk MCPS 2016-2020, kata Menkeu, Indonesia fokus pada infrastruktur fisik dan sosial kemudian pengembangn industri keuangan Islam yang inklusif, pengembangan sektor usaha dan hubungan atau integrasi regional.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan terdapat tiga proyek yang menjadi fokus perhatian dalam MCPS 2016-2020.
Pertama, proyek perbaikan kawasan kumuh, nilainya sekitar 365 juta dolar AS. Kemudian ada juga proyek pengembangan 4 universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam 176,5 dolar AS serta perluasan dan pengembangan jaringan listrik dengan nilai proyek 330 juta dolar AS.
Menurut Bambang, IDB selain masuk ke sektor pendidikan, juga masuk ke sektor industri dan juga proyek-proyek sosial, misalnya di kawasan kumuh.
"Khusus untuk proyek kawasan kumuh, IDB akan "co-financing" dengan Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Jadi, menurut kami ini salah satu inisiatif yang sangat bagus untuk semua bekerja sama membangun Indonesia mengurangi atau memperbarui kawasan kumuh yang ada," ucap Menkeu.
Kemudian khusus untuk Sidang Tahunan IDB tahun 2016, Menkeu mengatakan fokusnya adalah bagaimana membaca "Islamic Finance" agar berperan untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs.
"Lebih tepatnya lagi, bagaimana "Islamic Finance" benar-benar bisa inklusif, bisa langsung membantu masyarakat terutama mengurangi ketimpangan serta tentunya mengurangi kemiskinan," ujarnya. (WDY)
