Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan Kementerian Hukum dan HAM segera merelokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung, karena kondisinya dinilai sudah tidak representatif.
"Lapas Kerobokan saat ini sudah tidak representatif, karena penghuninya yang sudah melebihi dan juga berada di daerah yang rawan kemacetan," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta di Denpasar, Jumat.
Apalagi, ujar dia, di lapas terbesar di Bali itu kembali terjadi bentrokan antarpenghuni pada Kamis (21/4) malam yang diduga pemicunya karena sembilan tersangka kasus bentrok ormas di Jalan Teukur Umar beberapa bulan lalu itu dibawa ke Lapas Kerobokan, seiring dengan pelimpahan berkas ke ke Kejaksaan Negeri Denpasar.
Sudikerta mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengetahui tindak lanjut relokasi Lapas Kerobokan yang sebelumnya sempat diwacanakan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM itu.
Pemprov Bali sempat menawarkan untuk relokasi lapas dapat menggunakan lahan milik pemprov setempat yang berada di kawasan TPA Suwung, Denpasar.
Di sisi lain, terkait terulangnya lagi bentrok di Lapas Kerobokan, dia berharap besar agar pengelola lapas dapat benar-benar menjalankan kewajibannya sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan.
"Segala aktivitas harus diperhatikan demi kepentingan keamanannya. Jangan diberikan masuk orang yang membawa senjata tajam dan barang terlarang. Jadi kuncinya ada pada pengelola lapas apakah memiliki moral, etika, ketulusan dan keihlasan dalam mengelola lapas," ucapnya.
Di samping itu, lanjut dia, yang tidak kalah penting adalah pembinaan kepada para penghuni lapas sehinngga setelah keluar lapas dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bukan malah lebih buruk. Sampai terulang bentrokan, itu menandakan pembinaan yang selama ini diberikan kepada penghuni lapas mengalami kegagalan.
Sudikerta juga menyatakan prihatin atas kembali terjadinya bentrokan di lapas yang diduga dipicu balas dendam dari anggota ormas yang sempat bentrok pada akhir 2015.
"Ini menandakan ormas yang ada di Bali belum mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu, kepada ormas di Bali marilah jaga Bali dan kendalikan diri sehingga tercipta kesejukan dana keheningan dalam mewujudkan kemajuan Bali," katanya.
Pihaknya juga menyayangkan para petinggi ormas belum memahami dan mengerti kesepakatan damai yang sebelumnya sudah ditandatangani sehingga mengakibatkan kembali lagi terjadi bentrokan. (WDY)
