Singaraja (Antara Bali) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng, Bali mencatat enam kepala keluarga (KK) batal menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) berupa bedah rumah karena mengundurkan diri akibat terkendala biaya penggarap (tukang).
"Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelumnya memberikan bantuan BSPS mencapai total 713 unit rumah dan setelah dilakukan pembangunan dan pengecekan di lapangan terdapat enam KK melakukan pengunduran diri," kata Kepala Dinsos Buleleng, Gede Komang, Jumat.
Ia mengatakan, dari enam KK yang mengundurkan diri tersebut terdiri atas bantuan jenis rehap sedang sebanyak tiga rumah dan rehap berat sebanyak tiga rumah pula.
"Pelaksanaan pembangunan rumah swadaya baik rehap sedang, berat, maupun bedah rumah, menjadi ada 707 dari 713 unit rumah terdata. Mundurnya enam KK warga dimaksud praktis mengurangi biaya operasional mencapai Rp75 juta dan dana itu telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank Tabungan Negara Cabang Singaraja," ujar Gede.
Selanjutnya, pihaknya menerangkan, kalangan warga yang mengundurkan diri berasal dari Desa Les atas nama Nyoman Yawan, Desa Bondalem Putu Rupayasa, Desa Kalibukbuk Nengah Loka dan Nyoman Suardika, Banjar Tegeha Putu Sudana, dan Des Bontihing Nyoman Dami.
"Sebab BSPS dari pemerintah itu kan hanya berupa bahan bangunan rumah, sedangkan tenaga membangun diintensifkan atas gotong royong masyarakat," terangnya.
Menurut dia beragam manfaat di masyarakat melalui pemberian BSPS, mampu mengugah semangat gotong royong masyarakat dan kedepan pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih kepada Pemkab Buleleng, termasuk di bidang bedah rumah kepada masyarakat miskin.
"Di sini ada swadaya ke setiap penerima manfaat. Rumah dibangun rata-rata memenuhi persyaratan dari segi kesehatan, hunian, dan kualitas bangunan rumah. Buleleng kedepan akan dijadikan proyek percontohan pemerintah pusat mengenai pemetaan pemberdayaan keluarga, dan BSPS pada tahun ini akan difokuskan di wilayah Gerokgak dan Tejakula," tandasnya. (WDY)
