Dana Asing Masuk Tanda Membaiknya Iklim Investasi

Jakarta (Antara Bali) - Aliran dana asing masuk melalui instrumen surat utang atau obligasi yang mencapai Rp20 triliun pada awal tahun 2016 ini menandakan membaiknya iklim investasi di Indonesia.

"Sentimen positif sudah mulai terasa pada 2016 ini, terlihat ada dana asing masuk sekitar Rp20 triliun ke pasar obligasi domestik," ujar CEO CIMB Niaga Tigor M Siahaan dalam acara "CIMB Economic Forum" di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tahun 2015 lalu dalam rangka menggerakan perekonomian domestik secara berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang mendorong kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia.

"Dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah, kami optimistis Indonesia memiliki iklim investasi yang ramah bagi pelaku industri, situasi itu akan membuat inflow ke Indonesia akan bertahan," tuturnya.

Menurut Tigor M Siahaan, fokus pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur akan menambah optimisme ivestor menjadi lebih baik.

"Sentimen positif mulai terbentuk. Sektor semen misalnya, pada kuartal III adan IV 2015 lalu sektor itu bergeliat. Kita harapkan terus berlanjut seiring dengan pengembangan infrastruktur. Bukan hanya semen, tapi industri derivatif juga," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa setelah melalui kesulitan di 2015, pihaknya akan mempercepat pembangunan infrastruktur di 2016.

"Percepatan pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat menjawab tantangan disparitas antara wilayah," ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa pada tahun 2016 ini pihaknya akan membangun sebanyak delapan bendungan baru. Pada 2015 lalu, telah memabangun sebanyak 14 waduk baru.

Selain itu, lanjut dia, PUPR akan melaksanakan pembangunan sejumlah ruas tol trans Jawa. Salah satunya ruas tol Kertosono-Ngawi, Kertosono-Mojokerto yang diperkirakan selesai pada 2017, dan Mojokerto-Surabaya pada 2018. Di luar Jawa, terdapat trans Papua sepanjang 4.345 km.

Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa dalam rangka meratakan kegiatan ekonomi, pihaknya memutuskan untuk menyerahkan kontrak proyek di bawah Rp50 miliar kepada pemerintah provinsi atau pengusaha di daerah.

"Strategi infrastruktur yang sudah dikeluarkan adalah kebijakan kontrak proyek di bawah Rp50 miliar diprioritaskan untuk pengusaha daerah, tidak boleh pengusaha besar," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta kepada BUMN yang melaksanakan proyek-proyek skala besar untuk tidak menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) dengan sesama perusahaan pelat merah.

"Kita arahkan BUMN KSO dengan perusahaan swasta. Kita ingin menggerakkan ekonomi di daerah dan merata," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan bahwa pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 mencapai kisaran 5,3-5,6 persen.(WDY)