Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo mengembangkan pola baru serapan anggaran di kementerian/lembaga agar bisa berdaya saing untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Pola baru seperti ini yang akan saya dorong, akan saya tekankan kepada seluruh kementerian," kata Presiden Jokowi setelah Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu.
Pola baru tersebut yakni lelang proyek APBN secara lebih dini di awal tahun agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Selama ini, lelang pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan yang prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan di lapangan baru dimulai mendekati tengah tahun.
"Kenapa pekerjaan proyek itu dimulai semuanya di depan? Karena ini akan mendorong memberikan stimulasi kepada 'growth', pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai ekonomi yang sekarang orang sudah percaya, investor, dunia usaha percaya, kita lalai lagi. Ini yang kita jaga," katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dengan memulai lelang sebelum tahun berjalan dan kontrak pada awal tahun.
Sekarang, kata dia, adalah era kompetisi dimana Indonesia telah memasuki MEA.
"Sudah tidak bisa kita tolak lagi, kita tidak bisa ngomong saya enggak mau. Kalau pola lama masih kita teruskan, jangan kaget kalau orang-orang luar yang akan masuk," katanya.
Menurut dia, 11 negara yang ada di ASEAN bisa saja dengan mudah masuk ke Indonesia dan menguasai produk hingga proyek di Tanah Air jika Indonesia tidak mengubah tradisi, pola, dan cara kerja lama.
"Dulu proyek dimulai Mei, Juli, Agustus sekarang kita majukan di Januari," katanya.
Presiden juga berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah memulai penandatanganan proyek infrastruktur pada Januari 2016. Kementerian PUPR juga telah sukses menutup anggaran 2015 dengan serapan anggaran di atas 94 persen.
Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, pada 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.649 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun. Kementerian PUPR telah melaksanakan pelelangan dini sejak Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun.
Pada Januari ditandatangani 1.026 paket sebesar Rp25 triliun dan pada Rabu (6/1) ditandatangani kontrak senilai Rp8,81 triliun. (WDY)
