Polisi Nilai Kabupaten Karangasem Rawan Konflik Pilkada

Denpasar (Antara Bali) - Mabes Polri menilai Kabupaten Karangasem, Bali, paling rawan terjadi konflik pada pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015.

"Semua rawan tetapi ada satu di Karangasem yang mungkin itu kita perlu antisipasi," kata Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditemui di Markas Polda Bali di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, hal tersebut berdasarkan hasil intelijen yang memantau kondisi perpolitikan di daerah yang dikenal sebagai "Bumi Lahar" itu.

Untuk itu mantan Kepala Polda Bali tersebut meminta kepada para kandidat tak hanya di Karangasem tetapi di daerah lainnya untuk ikut menjaga kodusivitas perpolitikan wilayah.

Dinamika perpolitikan di kabupaten yang dikenal "Bumi Lahar" itu cukup tinggi mengingat ada tiga pasangan calon yang bertarung memiliki kekuatan dukungan massa yang cukup besar.

Di Kabupaten Karangasem sendiri jumlah pemilih yang memiliki hak suara mencapai 379.983 orang yang akan menggunakan hak pilihnya di 930 tempat pemungutan suara.

Secara keseluruhan Polda Bali menurunkan sebanyak 12.512 personel dalam pengamanan pelaksanan pemilihan kepala daerah serentak itu mulai dari tahapan kampanye masa tenang, tahapan pungut suara, tahapan hitung suara, tahapan penetapan dan pengumuman dan tahapan pelantikan.

Selain Karangasem, lima kabupaten/kota lainnya dijadwalkan menggelar Pilkada serentak yakni di Kabupaten Tabanan, Bangli, Bandung, Jembrana dan Kota Denpasar.

Jumlah pemilih terbanyak terdapat di Kabupaten Badung sebanyak 456.217 orang, Denpasar (411.428), Tabanan (355.435), Bangli (180.602) dan Jembrana (222.732).

Pengamanan Pilkada dilaksanakan oleh Polres atau satuan wilayah setempat sedangkan Polda Bali memberikan dukungan pengamanan dengan Operasi Mantap Praja yang dilakukan mulai 27 September hingga 5 Desember 2015 atau sekitar 101 hari.

Selain polisi instansi lain juga ikut terlibat di antaranya dukungan dari TNI dengan mengerahkan 856 personel. (WDY)