Luhut Pandjaitan Tampik Pembentukan BCN Dibantu CIA

Jakarta (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan/Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan, menampik isu yang mengatakan pembentukan Badan Cyber Nasional dibantu CIA.

Pandjaitan menyatakan itu di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana, Minggu, menanggapi isu tidak benar Indonesia akan bekerja sama dengan Amerika Serikat membuat sistem keamanan siber (cyber), mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data, demikian dikutip dalam laman Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Sistem itu diisukan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, BlackBerrry Messenger, dan program jejaring sosial lain.

Purnawirawan jenderal TNI AD itu menegaskan, pembentukan badan siber untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis non pertahanan. Penguatan teknologi siber ini dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa.

"Sistem siber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," kata Pandjaitan.

Dia mengatakan bakal menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, semisal Lembaga Sandi Negara, deputi siber di berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan informatika, bergabung.

"Juga pakar teknologi informatika di Indonesia untuk turut mengabdi," ujar dia. Sehingga, gerak pemerintah di bidang teknologi informasi akan lebih padu dan seirama.

Dia juga sadar masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan siber. Sistem itu bakal tetap berjalan di tiap lembaga, namun badan siber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan lebih luas.

"Justru, pembangunan siber sekuriti nasional ini dimaksudkan menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," kata Pandjaitan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan pembuatan sistem pertahanan dan keamanan siber sudah mendesak.

Setiap hari, dari pengamatan Kementerian Pertahanan secara aktual, pertahanan siber Indonesia kerap diserang. Indonesia, kata dia, juga menjadi tempat transit masyarakat luar negeri yang melakukan transaksi ilegal. "Kita harus segera meresponnya dengan mengembangkan pertahanan cyber dalam negeri," kata Rudiantara. (WDY)