Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat agar rutin memverifikasi data kemiskinan ke lapangan.
"Verifikasi lapangan mutlak dilakukan, jangan sampai kita dibohong-bohongi seperti yang beberapa kali sudah saya alami di lapangan," kata Pastika saat membuka acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2015 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2016, di Denpasar, Rabu.
Oleh karenanya dia meminta SKPD mengecek datanya lagi, lakukan verifikasi ke lapangan, luangkan waktu untuk jalan-jalan ke desa.
Dia menyambut baik diselenggarakan forum tersebut sebagai wahana menyerap berbagai masukan, saran, aspirasi sekaligus sebagai implementasi dan evaluasi terhadap program-program pembangunan daerah yang telah berlangsung.
Hal itu mengingat permasalahan yang ada di Bali saat ini masih didominasi dengan kemiskinan. Pastika juga meminta agar tetap fokus dan berbasis data dalam melakukan pengentasanya, agar tepat sasaran.
Selain kemiskinan, kondisi masyarakat di Bali saat ini juga memiliki hambatan di bidang pertanian seperti penyerapan teknologi pertanian masih belum maksimal. Hambatan infrastruktur juga terkait di dalamnya seperti kemacetan yang semakin meningkat, serta masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
Oleh karena itu, Pastika berharap sinergitas antara semua komponen di Bali baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota harus lebih ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Putu Astawa menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini diharapkan dapat mengkonsolidasikan berbagai upaya secara sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi Bali Mandara.
Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan sangat membutuhkan perencanaan yang berkualitas. Dengan menekankan prinsip-prinsip profesionalisme, efektif, efisiensi, transparan, akuntabel serta responsif sehingga bersinergi dengan sasaran dan mempertimbangkan kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) di masing-masing SKPD.
Selanjutnya dalam merespon pernyataan Gubernur terkait dengan pemberian bantuan yang tepat sasaran, maka Kepala BPS Provinsi Bali Panusunan Siregar memperkenalkan Sistem Infomasi Geografis (GIS).
Sistem tersebut merupakan sistem infomasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database.
Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan dengan detail bagaimana mengoperasikan sistem tersebut. Seperti GIS kemiskinan dan petani gurem di Bali, dengan sistem tersebut bisa dilihat insfrastruktur desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, indikator kependudukan, makro ekonomi, lokasi petani gurem, kemiskinan (langsung pada sasaran rumah tangga), penerima program bantuan, serta sasaran lainnya yang bisa diakses dengan sistem GIS.
Pihaknya berharap dengan adanya sistem tersebut dapat mensinergikan antara program dan pengalokasian program yang tepat sasaran di lapangan.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemayun, Staf Ahli Provinsi Bali, para Kepala SKPD Provinsi Bali, dan undangan lainnya.(WDY)
