100 Hari Jokowi, Politik Keamanan Perlu Diperbaiki

Jakarta (Antara Bali) - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta dan Direktur Pusat Studi Politik Indonesia Ubedilah Badrun menilai bidang politik dan keamanan menjadi titik lemah dalam 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga perlu diperbaiki.

Ubedilah berpendapat kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo terlihat dari pengangkatan menteri di Kabinet Kerja masih transaksional sehingga dalam 100 hari pemerintahan tidak semua menteri mampu bekerja efektif.

"Khusus untuk Menkopolkam perlu dievaluasi karena membuat pernyataan yang berpotensi memicu kegaduhan misalnya, menyebutkan munas Golkar di Bali tidak aman dan pernyataannya tentang aksi 'Save KPK'  itu rakyat yang 'tidak jelas' sehingga menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan," kata Ubedilah ketika diwawancarai melalui surat elektronik di Jakarta, Selasa.

Dalam hal pemberantasan korupsi Ubedilah juga meragukan kinerja pemerintah karena mengajukan calon tunggal Kapolri yang berstatus tersangka serta tidak cepat bertindak ketika institusi KPK dan Polri terseret ke arena politik. 

Ubedilah mengatakan Presiden Joko Widodo wajib mengevaluasi kinerja menteri yang berkinerja buruk.

Di sisi lain, Direktur Pusat Studi Politik Indonesia tersebut memuji satu kementerian di pemerintahan Joko Widodo karena dinilai berani mengambil kebijakan dan cepat bekerja pada 100 hari pertama.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan nilainya baik karena kebijakan menenggelamkan kapal asing, moratorium kapal besar, dan program seribu kapal untuk nelayan baik untuk Indonesia," kata Ubedilah.(WDY)