Gubernur Bali Ingatkan Jajaran Responsif Pelayanan Publik

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan jajarannya untuk lebih responsif dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik dan tidak malah melempar tanggung jawab ketika ada permasalahan.

"Kita harus melakukan revolusi mental. Mental priyayi harus berubah menjadi mental pelayan dan jangan menjadi pejabat yang reaktif, tetapi harus responsif," katanya saat menyampaikan sambutan pada pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan IV Pemprov Bali, di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, khususnya seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali harus memiliki sifat peka, proaktif dan responsif. Seorang pejabat harus pula peka dan sensitif terhadap lingkungan, terutama kebersihan.

"Proaktif terhadap semua permasalahan jangan bersifat reaktif yang hanya bergerak kalau sudah pada perintah dan harus cepat merespons setiap ada isu terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik," ujarnya.

Sementara itu terkait dengan menghilangkan mental priyayi yang selalu dilayani dan berubah menjadi mental melayani, dia berpandangan melayani itu bukan berarti budak.

Di sisi lain, mantan Kapolda Bali itu juga menekankan bahwa tunjangan kinerja yang tinggi diberikan bagi para pejabat hendaknya digunakan untuk menunjang kinerjanya dan jangan semua dikantongi.

"Tunjangan kinerja yang diberikan kepada Saudara sekalian adalah untuk benar-benar bisa menunjang kinerja Saudara agar bisa maksimal, dan bukan semua untuk dikantongi dibawa pulang," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan, apapun yang dikerjakan harus terus dikawal sampai selesai dan jangan dilepas begitu saja. Semua permasalahan tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan mengirim surat tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan pula.

"Permasalahan yang mentok jangan didiamkan tetapi harus cepat dilaporkan ke atasan agar bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan tidak ada istilah menunda-nunda pekerjaan. Lakukan pengawasan melekat dari atasan ke bawahan langsung secara berjenjang," ujarnya.

Di samping itu, ia menegaskan bahwa tidak ada jual beli jabatan karena yang mendapat jabatan dengan membayar adalah orang yang tidak bermartabat dan tidak punya harga diri. "Jabatan harus didapat dengan prestasi, bukan dengan membeli," ucapnya.

Pada pelantikan itu, Gubernur Bali melantik 14 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sebagian besar yang dilantik adalah pejabat yang sebelumnya pernah bertugas di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali dan sempat diturunkan jabatannya sementara akibat kelalaian.

Pejabat yang kembali dilantik salah satunya adalah Ida Bagus Made Parwata yang sebelumnya sempat dibawa ke posisi staf Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, sekarang kembali menempati posisi sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. (WDY)