Pastika Lantik Karo Humas Jadi Penjabat Bupati

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika melantik I Dewa Gede Mahendra Putra yang sebelumnya sebagai Kepala Biro Humas provinsi setempat menjadi Penjabat Bupati Bangli.

"Penjabat bupati mempunyai masa tugas relatif singkat, tetapi sangat strategis dalam meletakkan pondasi penyelenggaraan pemerintahan sebelum dilantiknya bupati dan wakil bupati definitif," kata Pastika saat menyampaikan sambutan pada pelantikan Penjabat Bupati Bangli, di Denpasar, Rabu.

Gubernur Pastika juga berpesan sebagai kepala daerah, Pj Bupati harus menjalin hubungan yang harmonis dengan DPRD.

Pelantikan mantan "juru bicara" Gubernur Bali itu menjadi Penjabat Bupati Bangli bertepatan dengan habisnya masa jabatan I Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati Bangli periode 2010-2015.

Dewa Mahendra ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Penjabat Bupati Bangli berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.51-4641 Tahun 2015.

"Sebagaimana amanat undang-undang, penjabat bupati memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati yang definitif, serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil," ujarnya.

Di samping itu, Pastika menekankan agar dijalin hubungan yang konstruktif dan hierarkis dengan pemerintah provinsi agar dapat terbangun sebuah manajemen pembangunan daerah yang terintegrasi. "Saya menekankan hal itu, mengingat Saudara adalah pejabat di lingkungan Pemprov Bali yang ditugaskan," ucapnya.

Menurut Pastika, kondisi koordinasi yang selama ini sudah terbangun dengan baik oleh bupati sebelumnya, harus terus ditingkatkan karena pada dasarnya adalah demi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bangli I Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan dalam mengawali tugasnya di daerah berhawa sejuk itu akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal.

Dewa Mahendra mengaku akan mulai "ngantor" pada Kamis (6/8). "Intinya saya akan menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan, termasuk harus menjaga netralitas PNS dalam pilkada," ucap pria kelahiran 18 Maret 1966 itu.

Pria yang baru setahun menjabat Karo Humas Pemprov Bali tersebut juga akan berupaya menjaga hubungan yang harmonis dengan legislatif dan yudikatif setempat supaya roda pemerintahan selama beberapa bulan ke depan bisa berjalan lancar. (WDY)