Jakarta (Antara Bali) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil
menjanjikan relokasi atau pengalihan anggaran negara dari belanja
sektor tidak produktif, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan
mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama sektor prioritas yakni
pertanian, energi dan maritim.
"Data menunjukkan subsidi ke
migas dalam beberapa tahun terakhir mencapai Rp714 triliun. Akan ada
relokasi untuk sektor produktif," kata Sofyan pada pembukaan Indonesia
Infrastructure Week (IIW) 2014 di Jakarta, Rabu.
Hadir dalam
pembukaan IIW, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri
Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan para Gubernur.
Sofyan
mengatakan pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur
untuk menggerakkan sektor prioritas, termasuk manufaktur, untuk menopang
pertumbuhan ekonomi di saat perekonomian global melemah.
Perekonomian global yang melemah seperti di Tiongkok, turut berdampak pada Indonesia, karena kinerja ekspor ikut menjadi lesu.
"Jika
dibandingkan lima tahun lalu saat harga komoditi lagi `booming`,
pertumbuhan kita sangat terbantu oleh ekspor. Sekarang kita harus
benar-benar mengoptimalkan sumber daya dalam negeri," ujar dia.
Kebutuhan
untuk membangun infrastruktur, ujar Sofyan, memang sangat besar.
Sejumlah pengamat ekonomi, sebelumnya memperkirakan klebutuhan
pembiayaan untuk infrastruktur pada 2014 saja mencapai Rp1.900 triliun.
Tentunya,
pemerintah tidak akan membiayai semua pembangunan infrastruktur,
melainkan membutuhkan dukungan kemitraan dari pihak swasta.
Sofyan
membagi dua perencanaan untuk pembiayaan infrastruktur. Pertama,
pembiayaan infrastruktur yang sangat berkaitan dengan kepentingan
ekonomi nasional, seperti bendungan, jalan pedesaan, akan diutamakan
dari Anggaran negara.
Sedangkan, proyek infrastruktur yang mendukung kepentingan bisnis, dan menarik untuk investor, akan diserahkan ke mitra swasta.
"Maka dari itu perizinan untuk investasi swasta akan dibenahi. Akhir tahun akan banyak insentif," tutur dia.
Sepanjang
2014, ujar Sofyan, investor asing masih sangat tertarik dengan
perekonomian Indonesia, meskipun terdapat sentimen domestik yang
diperkirakan akan menggangu investor.
Merujuk data Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Sofyan mengatakan realisasi investasi
masih cukup menjanjikan, dan membuktikan investor lebih
mempertimbangkan faktor jangka panjang.
"Nah, ini disambut tugas pemerintah untuk menghapus `bottle-necking`," ujarnya.
Ketua
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan
anggaran negara untuk infrastruktur masih sangat kecil dan jauh dari
ideal.
Dalam APBN-Perubahan 2014, kata Suryo, belanja
infrastruktur hanya dialokasikan Rp206 triliun, atau sekitar 20
persennya dari total belanja Pemerintah Pusat. Sedangkan di APBN 2014,
lanjut Suryo, anggaran infrastruktur malah turun ke Rp196 triliun.(MFD)
Menko: Relokasi Anggaran Subsidi Bakal Percepat Infrastruktur
Rabu, 5 November 2014 13:10 WIB