Pemprov Bali Sinergikan Program Kartu Indonesia Pintar

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali berupaya menyinergikan program pendidikan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Pintar bagi siswa miskin yang diluncurkan mulai Senin.

"Kami berharap jangan sampai tumpang tindih. Kami sudah terbitkan surat edaran untuk diumumkan pada papan pengumuman di sekolah dari mana sumber dana penerima beasiswa miskin itu oleh kepala sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani di Denpasar.

Menurut dia, sebelumnya telah ada pemberian dana pendidikan bagi siswa miskin yakni Kartu Siswa Miskin dari pemerintah pusat dan beasiswa yang dianggarkan dari Pemerintah Provinsi Bali.

"Kalau alokasi dana dari pusat untuk SD, SMP itu berapa, kemudian dana BOS seperti apa dan dari Pemerintah Provinsi Bali. Tentu sasarannya agar jangan sampai satu anak saja yang menerima," ucapnya.

Sementara terkait koordinasi dengan pusat, TIA mengaku pihak belum melakukan hal tersebut.

Namun koordinasi akan dilaksanakan dalam hal pendataan penerima dana siswa miskin apabila menggunakan data sama yang sebelumnya telah diberikan.

TIA lebih lanjut menjelaskan bahwa jumlah siswa miskin dari SD hingga SMA/SMK di Pulau Dewata sesuai dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2014 tercatat sebanyak 106.067 orang.

Adapun rincian jumlah siswa itu yakni jenjang SD sebanyak 56.245 orang, SMP (20.857), SMA (17.880) dan SMK (11.085).

Pemerintah Provinsi Bali selama ini memberikan dana tambahan bagi siswa miskin yang dinilai tidak cukup dengan mengandalkan dana bantuan dari pusat yang jumlahnya tergolong kecil.

Pemerintah Pusat melalui dana BOS mengaggarkan untuk satu orang siswa miskin SD sebesar Rp580 ribu, SMP (Rp710 ribu), SMA/SMK (Rp1 juta) dan ditambah dari Pemprov Bali untuk SD sebesar Rp620 ribu, SMP (Rp890 ribu), SMA (Rp2 juta) dan SMK (Rp3,2 juta) yang diberikan per tahun.

"Kalau besaran (dana dari Kartu Indonesia Pintar) cukup, mungkin Pemprov Bali memberikan kepada daerah yang masih memiliki siswa miskin. Artinya dana APBD Provinsi tetap dianggarakan bagi masyarakat miskin," imbuhnya. (WDY)