Pemkab Badung Sosialisasikan Forum Pembaharuan Kebangsaan

Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mensosialisasikan Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) untuk memasyarakatkan program pembaharuan masyarakat agar dipahami oleh anggota forum dan masyarakat secara luas.

"Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan ini sekaligus untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa harus menghilangkan identitas, etnis, suku, ras, budaya, agama masing-masing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Badung, I Nyoman Suendi di sela-sela pembukaan sosialisasi di Mangupura, Kamis.

Menurut dia bahwa pelaksanaan sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan diikuti oleh 110 orang peserta yang terdiri dari Pembina FPK, anggota FPK, unsur Kecamatan dan unsur Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung. Materi sosialisasi diisi oleh Kesbangpolinmas Propinsi Bali.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung, I Made Sudiana mengatakan, dalam rangka melaksanakan kewajiban menjaga dan memelihara kerukunan serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kesbangpolinmas menyelenggarakan Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan.

"Sosialisasi pembaharuan ini menjadi sangat penting mengingat latar belakang bangsa Indonesia yang sangat pluralistik yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnik, agama, bahasa dan budaya daerah," ujarnya.

Untuk mengoptimalkan terselenggaranya pembaharuan kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan kedaulatan NKRI maka forum tersebut menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan karena merupakan bagian penting dari kerukunan daerah menuju kerukunan nasional untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Forum Pembaharuan Kebangsaan dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Kabupaten Badung yang merupakan daerah destinasi wisata memiliki daya tarik bagi penduduk migran yang datang untuk mencari penghidupan.

Jika migran yang datang tidak memiliki ketrampilan atau keahlian dan tidak melengkapi diri dengan dokumen kependudukan maka hal ini dapat menganggu ketertiban dan keamanan.

"Pada kesempatan ini kami mengimbau kepada lembaga/instansi/dinas, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Forum kemitraan masyarakat seperti FKUB, FPK untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara optimal serta berjenjang dalam rangka mencegah berkembangnya faham dan ideologi yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan," ujarnya.

Sudiana yang juga Politikus Partai Golongan Karya itu menilai dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut diharapkan agar di masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Badung, konflik-konflik yang diakibatkan dari adanya perbedaan budaya, adat istiadat, suku maupun etnis dapat berkurang.

"Selain itu, para peserta sosialisasi agar mengikuti dengan sunguh-sungguh dan nantinya dapat meneruskan di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan serta masyarakat sekitar sebagai wujud komitmen kita bersama untuk menjaga kerukunan dan memelihara persatauan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang pluralistik," ujarnya. (WDY)