Denpasar (Antara Bali) - Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Bali, Nyoman Baskara mengaku siap menerima tawaran pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap aset-aset Pemprov.
"Kami siap mengelola aset-aset daerah, khususnya aset Pemprov Bali," katanya di Denpasar, Selasa.
Kesiapan itu disampaikan Direktur Perusda Bali, Nyoman Baskara seiring dengan salah satu usulan dari Pansus Aset DPRD Bali periode 2009-2014. Pansus secara resmi telah mengeluarkan rekomendasi guna menindaklanjuti pengelolaan aset-aset secara profesional, transparan dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam pengelolaan aset-aset Pemprov, kata Nyoman Baskara, harus ada konsep pengelolaan sesuai dengan potensi dari aset-aset itu sendiri.
Ia mengatakan, Perusda sendiri siap membuat konsep pengelolaan namun sebelumnya harus dilakukan pemetaan dan pendataan aset-aset yang akan dikelola dan diserahkan pada Perusda.
Menurut dia, konsepnya harus dibuat secara matang dan ide-ide seperti apa pengelolaannya bukan hanya datang dari pihak Perusda melainkan juga mengandeng pihak ketiga. Namun demikian kerja sama dengan pihak ketiga ini Perusda tidak mau menjadi broker.
"Kami siap kelola dan mengajak pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan harga komersial saat ini," ujarnya.
Sejumlah aset-aset Pemprov banyak memiliki potensi untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali, seperti pada aset perkebunan yang ada diluar Denpasar dan Badung.
Dia mengatakan, di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung banyak ada aset yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hotel berbintang seperti aset Pemprov yang ada di jalan Imam Bonjol Denpasar yang kini menjadi tempat pelatihan tenaga kerja (BLK). Terlebih lokasinya sangat strategis dekat dengan daerah wisata.
Pemprov Bali bisa membangun hotel berbintang dan menurut Baskara Pemprov juga punya dana.
Ia mengatakan, pengelolaan hotelnya juga tidak repot, Perusda bisa melakukan kerja sama denga pihak ketiga yang profesional mengelola hotel dan secara pasti membawa keuntungan.
Kalau salah satu usulan Pansus Aset DPRD Bali akan memberdayakan Perusda dalam pengelolaan aset, pihaknya siap melakukan pendataan aset-aset yang berpeluang untuk bisa dikelola. Pihaknya bisa secepatnya melakukan analisa dan kajian termasuk analisa pasar.
Sementara itu, sebagai gambaran dalam pengelolaan aset Pemprov Bali sampai bulan kelima tahun 2014 ini sudah membukukan keuntungan hingga Rp500 juta. Sebelumnya dalam setahun hanya Rp300 juta.
"Sekarang sampai bulan kelima tahun ini saya menginjakan kaki di Perusda sudah ada keuntungan Rp500 juta, sampai akhir tahun akan meningkat lagi," katanya.
Angka keuntungan itu diyakini akan terus bertambah dan target keuntungan pada 2015 nanti mencapai Rp1,5 miliar. Melihat perkembangan dan analisa yang dilalukan dalam pengelolaan Perusda saat ini dari tahun ke tahun harapannya ada peningkatan terus.
"Tahun 2016 kami target Rp3 miliar, tahun 2017 target Rp5 hingga Rp7 miliar dan tahun 2018 target kami mencapai Rp10 hingga Rp12 miliar," katanya. (WDY)
