Presiden Ingatkan TNI-Polri Akan Benih Subordinasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan kepada perwira tinggi TNI dan Polri dalam acara Commanders Calls di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/wdy/14)

Jakarta (Antara Bali) - Netralitas TNI dan Kepolisian Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli nanti kembali diingatkan. Kali ini Presiden Susilo Yudhoyono yang mengingatkan kedua institusi itu tentang kenetralannya.

Dia juga mengingatkan godaan kepada personel serta perwira pertama hingga tinggi TNI dan Kepolisian Indonesia akan potensi subordinasi dan godaan pihak luar untuk menyeret-nyeret institusi ke dalam politik praktis.

"Netralitas TNI dan Polri tetap dijaga, jangan sampai mundur, jangan dirusak, jangan pula khianati reformasi TNI dan Polri yang kita laksanakan tidak mudah waktu itu," kata Yudhoyono, saat memberikan arahan kepada para perwira tinggi TNI, di Jakarta, Senin.

Yudhoyono juga mengungkap sinyalemen pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi para perwira tinggi.

"Informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, mengatakan, ada pihak-pihak yang menarik sejumlah perwira tinggi untuk menarik yang didukungnya, bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden kalian," kata dia.

"Khan itu presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru penuh sinar," kata dia.

Ajakan seperti itu, menurut dia, bukan hanya godaan namun membahayakan bangsa dan negara serta reformasi yang telah dirintis. Selain itu juga mengajarkan seorang perwira melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

"Kalau dilihat jernih, itu benih subordinasi, karena itu berhati-hatilah, jangan tergoda," kata dia.

Subordinasi adalah ketidakpatuhan personel militer dan instansi sipil lain (di antaranya polisi) kepada atasannya, baik atasan langsung ataupun tidak langsung. Presiden, dalam ketatanegaraan dan sistem hukum formal Indonesia, adalah kepala negara/pemerintahan, lambang negara, sekaligus panglima tertinggi TNI. (WDY)