Denpasar (Antara Bali) - Kepala PT Asuransi Kesehatan Cabang Denpasar, Putu Gede Widnyana menganggap masyarakat puas atas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
"Masyarakat kota Denpasar sangat puas dengan program JKN ini, malahan di kabupaten/kota yang dulunya menggunakan jaminan kesehatan lain karena pertanggungannya dibatasi sekarang beralih ke JKN," katanya di Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, keberhasilan program JKN di Denpasar sudah mencapai angka di atas 50 persen, sedangkan untuk kepesertaan untuk di Denpasar sudah mencapai di atas 38 persen.
"Hal tersebut karena rumah sakit tidak mengalami kerugian akibat adanya program tersebut," ujarnya.
Putu Gede menjelaskan bahwa seluruh rumah sakit yang berpartisipasi dalam program JKN tersebut keseluruhan klaim pembayarannya sudah terbayar sejak Januari hingga Maret 2014 sudah terbayar secara keseluruhan.
Ia mengatakan, Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS dalam hal ini masih dalam proses transisi sehingga masyarakat masih belum memahami prosedur program tersebut.
"Ini menjadi tugas kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program tersebut," ujarnya.
Namun manfaat dari program JKN itu untuk pengguna jaminan, lanjut dia, sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan keuntungan menggunakan JKN tersebut.
Ia mengakui kelebihan dari program JKN tersebut sangat banyak, seperti misalnya semua jenis penyakit ditanggung JKN, dapat berlaku dimana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Selain itu, kekurangan dari pelaksanaan program JKN itu, lanjut dia, masyarakat masih belum mengikuti prosedur pelayanan JKN dengan benar yang harus dilakukan secara berjenjang.
"Pelayanan berjenjang tersebut yang mana alur pengobatannya dimulai dari tingkat puskesmas, praktik dokter, dan Rumah Sakit, terkecuali sudah gawat darurat baru bisa langsung dibawa ke Rumah Sakit," ujarnya.
Ia menambahkan hambatan dari pelaksanaan JKN tersebut, lanjut dia, masyarakat masih belum paham tentang konsep jaminan pada saat belum sakit sehingga menjadi tantangan petugas BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara untuk lebih gencar melakukan sosialisasi.
"Hambatan di lapangan tidak ada, hanya saja tantangan akibat keterbatasan petugas yang membutuhkan waktu yang cepat untuk melakukan sosialisasi masih kurang," ujarnya.
Ia mengatakan persoalan utama yang harus segera diselesaikan para pemangku kepentingan BPJS Kesehatan untuk program tersebut, lanjut dia, semua petugas harus lebih giat untuk melakukan sosialisasi.
Selain itu, akan menjadwalkan dan memohon bahwa di masing-masing daerah yang memerlukan sosialisasi ikut berperan aktif dalam penyelenggaran tersebut.
"Petugas dan masyarakat agar ikut berperan aktif untuk meminta penjadwalan sosialisasi JKN di masing-masing daerah, sehingga apa yang sudah menjadi kegiatan diseluruh Kabupaten/Kota dengan mengundang camat, kades agar juga terlibat didalamnya" katanya. (WDY)
