Kuta (Antara Bali) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Bali, berharap musyawarah perencanaan pembangunan mampu mewujudkan sistem perencanaan partisipatif dari masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan.
"Dalam Musrenbang ini, kami mengharapkan peran aktif masyarakat dalam memberikan pemikiran, dukungan, dan pemahaman untuk dapat mewujudkan sebuah perencanaan partisipatif yang mampu mengadopsi kebutuhan dan mencarikan solusi penyelesaian permasalahan pembangunan di Kecamatn Kuta Selatan," kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara, saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kuta Selatan, Selasa.
Menurut dia, untuk mewujudkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, penganggaran serta implementasinya di lapangan harus mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan RKPD Tahun 2015 yakni Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah Untuk Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal itu, maka ada sembilan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan dan perluasan akses layanan kesehatan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan kecakapan hidup, peningkatan tata kelola birokrasi, penegakan hukum dan pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Selanjutnya penanganan kebencanaan serta keamanan, peningkatan mutu infrastruktur wilayah dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, revitalisasi usaha ekonomi kreatif skala mikro, kecil dan menengah, peningkatan produktivitas, kualitas dan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas, dan pengembangan kepariwisataan berkualitas dan pelestarian budaya Bali.
Berdasarkan hasil musrenbang RKPD Kabupaten tahun 2013, yang telah dianggarkan dalam APBD Badung tahun 2014 untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Kuta Selatan dengan total anggaran Rp238 miliar lebih yang terbagi menjadi sembilan program prioritas.
Semnatar itu, Camat Kuta Selatan, I Wayan Wirya mengatakan, Musrenbang di Kecamatan Kuta Selatan dilaksanakan melalui tahapan Musrenbang terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan semua komponen masyarakat.
"Dari hasil Musrenbang terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan setelah direkapitulasi pada Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan ini berhasil dirangkum sebanyak 725 usulan dengan total anggaran sebanyak Rp199 miliar lebih," ujarnya
Rincian usulan tersebut yaitu kelompok ekonomi sebanyak 102 usulan dengan nilai Rp6,6 miliar, kelompok sarana dan prasarana sebanyak 326 usulan dengan nilai Rp143,4 miliar, kelompok sosial budaya sebanyak 162 usulan dengan nilai Rp43 miliar lebih, dan dari kelompok umum sebanyak 133 usulan dengan nilai Rp6,2 miliar lebih. (WRA)
