PHDI Minta Pemda Bersatu Perjuangkan Otsus Bali

Denpasar (Antara Bali) - Parisada Hindu Dharma Indonesia minta wakil rakyat dari Bali yang duduk di lembaga legislatif pusat maupun di daerah bersama pihak eksekutif setempat dapat bersatu memperjuangkan otonomi khusus bagi Pulau Dewata.

"Otonomi Khusus (Otsus) Bali itu sudah tentu orientasinya untuk kemanfaatan daerah dan juga mempertahankan Tanah Air, jadi sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak mendukung," kata Ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, keunikan adat dan budaya Bali selama ini telah mengundang investasi dan migrasi penduduk ke Pulau Dewata. Namun, apabila investasi dan migrasi tidak diatur dengan baik, maka nantinya dapat berakibat menghancurkan alam dan budaya setempat.

"Kondisi tersebut selanjutnya akan dapat menghancurkan sektor pariwisata dan berdampak menghilangkan lapangan kerja bagi penduduk. Bali memerlukan pengaturan spesifik lewat otonomi khusus untuk mempertahankan keunikannya," ucapnya saat membacakan sambutan pada Uji Sahih RUU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Bali itu.

Oleh karena itu, kata Pedanda, wakil rakyat dari Bali, baik yang di DPR RI, DPD, maupun DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, harus menyatukan langkah untuk perjuangan mendapat otsus yang belum juga membuahkan hasil.

"Kami menyadari perjuangan di Jakarta memang tidak mudah, tetapi asalkan semua pihak bersinergi, pastilah perjuangan itu bakal menemukan jalan keluar dan kelancaran," katanya.

Sementara itu, Ketua PHDI Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan untuk kelancaran perjuangan mendapatkan status otonomi khsuus di pusat, semua komponen masyarakat Bali harus satu suara sehingga keinginan tersebut dapat segera terwujud.

"Jangan sampai ketika ke Jakarta, masih ada perbedaan di antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta eksponen lainnya. Kalau ada yang belum puas, bila otsus sudah di tangan, secara bertahap bisa kita sempurnakan," katanya.

Pihaknya mengharapkan masyarakat Bali tidak ragu memperjuangkan otsus karena nantinya akan terjadi harmonisasi nilai sosial, budaya dan ekonomi yang diharapkan memberikan dampak positif untuk kesejahteraan bersama.

Sedangkan mantan Rektor Universitas Udayana Prof Dr I Made Bakta mengatakan jika dilihat dari rangkaian proses penyusunan RUU Otsus Bali, sebenarnya semuanya sudah sangat akomodatif.

"Selanjutnya tinggal strategi membulatkan dukungan masyarakat kita dan memperjuangkannya di DPR, baik di fraksi-fraksi ataupun komisi yang berwenang dengan melibatkan anggota DPR dari daerah pemilihan Bali," ujar Made Bakta yang juga Ketua Paruman Walaka PHDI Bali itu.

Ia berharap wakil rakyat aktif memperjuangkan aspirasi otsus yang sudah muncul sejak delapan tahun lalu itu dan tidak ada yang berpangku tangan. (LHS)