Badung, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menegaskan anggaran daerah yang dimiliki tidak mengendap, melainkan sedang dalam proses penyaluran untuk berbagai kegiatan prioritas daerah.
“Kondisi serapan anggaran yang terlihat belum optimal bukan berarti dana APBD tidak digunakan atau mengendap di kas daerah,” ujar Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung Ketut Wisuda di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Ia mengatakan uang tersebut bukan mengendap, tetapi sudah dalam proses Surat Penyediaan Dana ke kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah namun belum proses Surat Pertanggungjawaban.
“Dan anggaran itu juga untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perangkat daerah, serta pembiayaan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan,” kata dia.
Ketut Wisuda menjelaskan sejumlah program strategis Pemkab Badung, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, maupun dukungan ekonomi masyarakat saya ini sedang memasuki tahap pelaksanaan fisik maupun administrasi keuangan.
“Proses pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. Kami pastikan seluruh kegiatan berjalan, dan serapan anggaran akan meningkat signifikan pada triwulan keempat,” kata dia.
Pemkab Badung juga berkomitmen untuk mendukung arahan Kementerian Keuangan dengan menjaga keseimbangan antara percepatan belanja dan akuntabilitas keuangan.
Menurut dia, Pemkab Badung akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program prioritas berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan langkah tersebut kami berharap realisasi APBD Badung pada akhir tahun 2025 dapat tercapai optimal, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Ketut Wisuda.
