Denpasar (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menekankan pentingnya mengidentifikasi aksi iklim yang terukur, transparan dan kolaboratif untuk mendukung target Pemerintah Provinsi Bali mewujudkan emisi nol bersih 2045.
"Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga Bali perlu mengidentifikasi sektor-sektor potensial dan praktik baik dalam aksi iklim," kata Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Haruki Agustina di Denpasar, Bali, Kamis.
Menurut dia, penetapan target yang jelas menjadi kunci untuk menerjemahkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) ke tingkat daerah sekaligus menjaring dukungan dari nasional maupun global.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyebutkan dari sisi kerangka kebijakan di Bali tergolong sudah kuat.
Namun, ia mengakui masih ditemukan tantangan di lapangan, sehingga pemerintah daerah perlu menggandeng mitra untuk menyamakan pemahaman dalam merealisasikan target emisi bersih 2045.
Adapun target emisi nol bersih di Bali pada 2045 itu lebih cepat dari target pemerintah pusat pada 2060 atau lebih awal.
"Memperkuat koordinasi dan memastikan pembangunan rendah karbon benar-benar berjalan efektif," ucapnya.
Untuk itu, Pemprov Bali menggandeng yayasan penelitian independen, Institut Sumber Daya Dunia (WRI) Indonesia melalui penandatanganan perjanjian kerja sama terkait implementasi sistem pemantauan dan pelaporan pembangunan rendah karbon yang terintegrasi di Bali.
Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadhi menegaskan pentingnya sistem berbasis data dalam memastikan pencapaian target iklim Bali.
Melalui kemitraan itu, lanjut dia, pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah di Bali dalam membangun sistem yang transparan dan adaptif.
"Data yang akurat, riset yang kuat, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang konsisten merupakan fondasi untuk mencapai Bali Emisi Nol Bersih 2045," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, pejabat Direktorat Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Anna Amalia merekomendasikan agar seluruh aksi iklim di daerah, termasuk yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah, termasuk swasta, didokumentasikan secara menyeluruh.
Tujuannya, imbuh dia, untuk menunjukkan skala dan konsistensi upaya daerah dalam mewujudkan emisi nol karbon, sekaligus menjadi dasar penguatan sistem perencanaan, pengawasan, dan pelaporan yang terpadu guna mendukung pengambilan keputusan.
