Denpasar (Antara Bali) - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengimbau masyarakat Bali tidak melakukan tindakan anarkis setelah mengetahui hasil pemilihan kepala daerah dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum setempat.
"Jika ada ketidakpuasan jangan dibawa pada tindakan anarkis. Ketidakpuasan hendaknya diselesaikan dengan cara-cara demokrasi," kata Ketua PHDI Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana di Denpasar, Jumat.
KPU Bali menjadwalkan pleno penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih pada Minggu (26/5). Pilkada Bali diikuti dua pasangan calon yakni Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta.
Menurut dia, pilkada menjadi momentum menguji kedewasaan masyarakat Bali dalam berdemokrasi, menjaga kerukunan dan keharmonisan.
"Masyarakat Bali sudah terkenal sangat menjunjung budayanya yang adiluhung. Oleh karena itu jangan sampai turun gara-gara perbedaan pandangan politik," ujarnya.
Sudiana berpendapat, selama ini Bali sudah menjadi contoh yang baik dalam penerapan demokrasi, maka seharusnya semakin lama harus semakin baik.
"Jangan sampai contoh demokrasi yang baik yang sudah ditunjukkan lima tahun lalu menurun. Rasa pasemetonan (persaudaraan) justru harusnya lebih lekat," ucapnya.
Ia menambahkan, jika hasil pleno dipandang ada kesalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan, maka hendaknya diselesaikan secara hukum.
"Masalah jika dibesar-besarkan, yang rugi kita sendiri dan dampak sosialnya pun nanti akan tinggi juga," ujarnya.
Pihaknya mengaku optimistis masyarakat Bali tidak akan sampai berbuat hal-hal yang kurang dewasa hanya gara-gara urusan pilkada. (LHS)
