Jakarta (ANTARA) -
Agus mengatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan siber harus dimulai dari sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, doktrin terhadap bidang siber di TNI pun bakal diubah.
"Memang harus mulai dari rekrutmennya, personel siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT (information technology)," kata Agus usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Panglima mengatakan bahwa TNI sudah memiliki satuan yang menangani bidang siber. Nantinya, personel-personel yang mempunyai latar belakang teknologi informasi akan dimasukkan ke satuan siber tersebut.
"Tidak dari bintara umum, tamtama umum, atau perwira umum, jadi (jalur) khusus, memang mungkin kuliah, SMA-nya sudah punya kemampuan IT," kata dia.
Selain itu, tambah Jenderal Agus, TNI sedang mengevaluasi data-data di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, terkait adanya peretasan yang terjadi beberapa waktu lalu oleh peretas bernama MoonzHaxor.
"Evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyebut data-data yang diretas pada Bais TNI itu merupakan informasi lama yang sempat dirilis pada tahun ini.
Dia juga mengatakan peladen atau server Bais TNI dinonaktifkan sementara waktu untuk kepentingan penyelidikan setelah aksi peretasan.
Baca juga: Diskominfo Badung sosialisasikan keamanan siber untuk jajaran OPD
Baca juga: Andi Widjajanto: Indonesia perlu miliki UU keamanan siber