Denpasar, Bali (ANTARA) - Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai family office atau kantor untuk keluarga konglomerat asing yang menginvestasikan dananya di Pulau Dewata dapat menghidupkan geliat ekonomi daerah.
“Saya yakin apa yang pemerintah pusat pikirkan terbaik, pasti terbaik untuk Bali,” kata Mahendra Jaya di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut dia, siap mengimplementasikan kebijakan tersebut karena dapat mendatangkan nilai positif salah satunya Pulau Dewata menjadi tujuan berinvestasi investor asing, selain tujuan mereka untuk berwisata.
Pemerintah, kata dia, mendukung investasi dengan mendukung kemudahan berinvestasi kepada penanam modal.
Meski begitu, saat ini pihaknya masih menunggu finalisasi aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat terkait konsep investasi tersebut.
“Kami menunggu dari pusat karena sampai sekarang belum ada petunjuk dari pusat jadi kami menunggu,” imbuhnya.
Gagasan family office pertama kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.
“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela World Water Forum di Denpasar, Sabtu (18/5/2024).
Hingga saat ini, kata Luhut, sejumlah konglomerat asing sudah berminat untuk mendaftar family office di Bali.
Menurut dia, tim untuk program kantor orang kaya dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan rencananya melakukan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa.
Tujuannya, imbuh Luhut, untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi tersebut.
Negara dan wilayah administrasi khusus yang rencananya menjadi tolok ukur tersebut, lanjut dia, di antaranya Uni Emirat Arab yakni di Dubai, Hong Kong, dan Singapura.
